.webp)
Upaya pencapaian target global dalam pembangunan berkelanjutan kini mengarah pada peningkatan kebijakan ekonomi (fiskal, moneter dan perdagangan) berbasis hutan. Pembicaraan ini menjadi menu utama dalam pembukaan Forum PBB untuk Hutan atau United Nation Forum on Forest (UNFF) yang di gelar di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New york, Amerika Serikat, pada Senin (6/5/2024).
"Dengan bangga saya umumkan bahwa saat ini sedang dilakukan perencanaan untuk paviliun hutan pertama dalam paviliun SDG yang telah ditata ulang di COP-29 (Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim). Tujuan utama dari paviliun ini adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan", ujar Direktur Sekretariat UNFF, Juliette Biao Koudenoukpo, di forum pembuka UNFF ke-19.
Untuk mencapai target yang disasar, PBB menggandeng banyak mitra , mulai dari Bank Pembangunan Asia hingga Koalisi Kehutanan Berkelanjutan Internasional. Kemitraan ini dibangun untuk membiayai program-program yang digagas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejauh ini, hampir 400.000 dolar AS telah dijanjikan oleh para mitra untuk inisiatif baru yang menarik ini. Mobilisasi sumber daya tetap menjadi prioritas utama dalam pekerjaan kami, dan memperkuat sumber daya manusia dan keuangan", tambah Juliette yang berasal dari Benin.
Pendanaan yang dibicarakan tak hanya untuk mendukung program-program yang digagas, namun juga mengarah pada kompensasi daya dukung ekosistem hutan. Langkah Transformasi pengelolaan hutan ini telah dilakukan oleh Indonesia dan progresnya disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong.
"Kami telah membentuk Badan Publik untuk mengelola dana untuk berbagai bidang yang terkait dengan lingkungan seperti kehutanan, perdagangan karbon, pemanfaatan lingkungan, pertanian, kelautan dan perikanan", ungkap Alue Dohong dalam forum.
Keberpihakan pembangunan Indonesia berbasis hutan juga ditunjukkan dengan capaian ekonomi dari pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan dan memanfaatkan hasilnya. Capaian ini juga menyasar sektor UMKM dan Industri.
"Saat ini, kami telah mendistribusikan sekitar 6,4 juta hektar untuk sekitar 9.719 kelompok tani hutan yang melibatkan 1,3 juta rumah tangga. Selain itu, kami juga mendorong 5.400 sektor usaha untuk mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari pada tahun 2022, Kami menargetkan 225 perusahaan menengah dan kecil serta lebih dari 4.000 industri besar memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu dan kelestarian pada tahun 2030", papar Alue Dohong.
Angka-angka positif yang diperoleh Indonesia dalam penanganan hutan tak lepas dari Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Target-target ambisius di Sektor FOLU (Forest and Other Land Use) mendorong munculnya inisiasi-inisiasi strategis yang tak hanya berbasis ekologi, namun juga mendorong penguatan ekonomi
Lihat juga Video: PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur
