Kelancaran Proyek Listrik Crash Program Disangsikan

Jakarta - Kelancaran proyek crash program pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai disangsikan. Sejumlah kalangan menilai proyek crash program bukan jawaban mengatasi krisis listrik. Hal itu terungkap dalam seminar crash program di Ruang GBHN Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2007).Anggota Komisi VII DPR RI, Ami Taher mengatakan, sebenarnya kapasitas listrik terpasang nasional saat ini sebesar 32 ribu MW dan kebutuhannya 20 ribu MW. Dengan kapasitas yang ada, menurut Ami kebutuhan listrik masih cukup jika dikelola dengan benar. Sedangkan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Tri Bisono mengatakan, proyek crash program dipilih untuk mengurangi subsidi BBM yang digunakan untuk pembangkit listrik.Pembangkit listrik 10 ribu MW ini, menurut Agus, akan menggunakan batubara berkalori rendah yang banyak terkandung di Indonesia. Menanggapai hal itu, Ami Taher menegaskan, untuk mengurangi subsidi BBM sebenarnya tidak perlu membangun proyek listrik 10 ribu MW karena ada 18 PLTGU dualfuel yang bisa menggunakan dua jenis bahan bakar gas dan BBM.Selama ini PLN memang lebih banyak menggunakan BBM yang biayanya 8 kali lebih mahal daripada menggunakan gas. "Kalau menggunakan gas bisa menghemat sampai Rp 23,3 triliun," ujarnya.Pengamat ketenagalistrikan Dadan Hudaini juga menilai, pembangunan listrik 10 ribu MW ini adalah utopia. "Sampai sekarang selama PLN berdiri, PLN baru bisa membangun 65 ribu MW dengan proyek crash program ini mereka ingin membangun 10 ribu MW dalam 2,5 tahun bagi saya itu utopia," kata Dadan.Sementara Koordinator WGPSR (Working Group on Power Sector Restructuring) Fabi Tumiwa mengatakan, pembangunan proyek crash program justru akan menimbulkan krisis energi jika tidak berhasil dilaksanakan. Apalagi program ini telah menyita fokus perhatian PLN dari original plan (rencana asli) yang tercantum di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PLN."proyek crash program ini sudah menyita fokus dari PLN, sehingga original plan terabaikan, kita lihat saja kalau nanti realisasinya sudah naik malah akan membuat krisis energi," katanya.Fabi juga mengatakan, kemungkinan terjadinya kekacauan politik pasca 2009 saat pemerintah harus melakukan pembayaran atas jaminan utang PLN. Pasalnya, pemerintah memang akan menjaminkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan 10 ribu mw ini. Jadi jika PLN tidak sanggup membayar utang untuk proyek ini maka pemerintah yang akan membayar melalui APBN.Menurut Fabi, pasca 2009 kepala negara dan DPR mungkin saja berganti dan belum tentu mereka mau memasukkan jaminan itu dalam APBN. "Saya tidak bisa membayangkan kekacauan politik yang terjadi," ujarnya.Fabi melihat, imbas pembangunan pembangkit listrik ini kemungkinan tidak merata, karena pemerintah cenderung membangun pembangkit daerah yang mudah secara geografis. Sedangkan untuk daerah yang sulit geografisnya masih menjadi tanda tanya."Pemerintah kan harusnya menyediakan listrik untuk semua masyarakat baik di Jawa sampai di Papua. Kita lihat pembangkit yang dibangun pasti akan di daerah yang mudah saja, sedangkan daerah yang sulit saya enggak tau gimana caranya," tutur Fabi. (ir/qom)