Begini Jurus BI Kendalikan Inflasi

Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatera meluncurkan Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (Andalas) yang difokuskan pada beberapa inovasi pengendalian harga. Hal ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan utamanya dari sisi pasokan, yaitu gangguan produksi akibat bencana alam dan faktor musiman serta kendala distribusi. Untuk itu, inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end atau dari hulu ke hilir harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu dan mendorong perluasan jangkauan distribusi di sisi hilir," kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dikutip dari laman BI, Jumat (17/5/2024).

Beberapa inovasi pengendalian harga itu yakni, pertama, Gerakan Tanam Cabai Merah dengan metode intensifikasi dan budidaya pertanian digital guna mendorong produktivitas komoditas strategis berkolaborasi dengan TPID dan universitas sekitar. Kedua, program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan untuk memperluas jangkauan pasar murah ke daerah-daerah rawan pangan. Ketiga, optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan wilayah Sumatera.

Berbagai program inovasi GNPIP Wilayah Sumatera yang dicanangkan tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID dalam mendukung kemandirian daerah ke depan dan memajukan ketahanan ekonomi. Hal itu termasuk pengembangan inovasi ketersediaan data pangan strategis terintegrasi yang dimonitor oleh seluruh Pemda dalam bentuk dashboard untuk memantau kondisi pasokan guna memperkuat realisasi Kerjasama Antara Daerah (KAD).

Bank Indonesia meyakini sinergi seluruh TPID di Wilayah Sumatera maupun nasional melalui program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan mewujudkan terjaganya inflasi sesuai target 2,5%±1% dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Sumatera yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan. Namun demikian, ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerjasama antar daerah (KAD) serta penguatan konektivitas antar wilayah perlu didorong untuk mendukung stabilitas harga dan menekan disparitas harga antar wilayah. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terarah sehingga pengendalian inflasi dapat terwujud. Pada sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2024 terutama pada sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan nasional.

Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan, penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Sumatera dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

"Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau merupakan daerah dengan defisit neraca pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau (seperti beras, aneka cabai, bawang) masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya. Kendati demikian, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat," terangnya.