.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak seluruh masyarakat global untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu dia sampaikan dalam Dialog G20 Global Blended Finance Alliance terkait 'Sustainable Freshwater and Ocean Wealth', yang merupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali.
Menurut Trenggono hingga saat ini kesenjangan dana menjadi salah satu kendala pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, hasil penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengatakan perlu pendanaan ideal sebesar US$ 175 miliar per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Namun data tahun 2013-2018 menunjukkan pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun.
Karena itu, menurutnya Skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) sangat penting sebagai jembatan kesenjangan pendanaan. Khususnya bagi negara-negara berkembang, negara negara kepulauan kecil, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14. Adapun GBFA terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.
"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," ungkapnya.
Trenggono memaparkan Pemerintah Indonesia memiliki 5 program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Dia menilai kalimat program ini berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan. Melalui lima program ekonomi biru, kata Trenggono, Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Menurutnya jika ekosistem perairan dalam kondisi sehat, dapat menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.
"Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha," tuturnya.
(ega/ega)
