.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496,9 triliun sampai Rp 513, triliun untuk tahun 2025. Hal ini diungkap saat dirinya menyampaikan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp 496,9 triliun sampai dengan Rp 513,0 triliun," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antardaerah. Pemerintah juga mengupayakan sejumlah program seperti peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, dan mempercepat desa mandiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Itu) ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri," bebernya.
Melalui berbagai program tersebut, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sri Mulyani memprediksi angka kemiskinan berada pada rentang 7,0% sampai 8,0% pada tahun 2025.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan Rp 708,2 triliun sampai dengan Rp 741,7 triliun untuk sektor pendidikan tahun depan. Lalu anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun.
"Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp 708,2 triliun sampai dengan Rp 741,7 triliun," imbuhnya.
Sri Mulyani menjelaskan, asumsi tersebut akan direspons terlebih dahulu oleh masing-masing fraksi di DPR RI. Setelah itu pemerintah, DPR RI serta otoritas terkait akan melakukan rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Berbagai asumsi yang tadi disampaikan nanti akan mendapat respon dari masing-masing fraksi, dan kemudian kita akan bahas di Banggar (DPR RI). Jadi mengenai kuota, apakah growth, inflasi, suku bunga, nilai tukar nanti kita akan bahas bersama termasuk di dalamnya ada Bappenas, Bank Indonesia, BPS, Badan Anggaran," pungkasnya.
(ily/das)
