.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Pengawas Internal Pemerintah 2024. Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat pengawasan internal kegiatan pemerintah.
Namun, pengawasan internal menurutnya bukan cuma soal mencari kesalahan pada sebuah kegiatan ataupun proyek, namun lebih jauh harus mencegah penyimpangan terjadi.
Jokowi juga menekankan pengawasan internal jangan sampai menjadi sebuah jebakan. Bila dari awal kekeliruan sudah terlihat, lebih baik saran diberikan ke pemerintah, sehingga penyimpangan tidak terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sasaran pengawasan internal sekali lagi bukan mencari kesalahan tapi cegah penyimpangan-penyimpangan, sehingga mesti diberi arahan yang benar yang mana. Diberikan tuntunan yang tepat yang mana, jangan dikasih jebakan, ada keliru didiemin aja. Diberi tahu di awal, ini keliru," ujar Jokowi dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Jokowi menekankan pengawasan internal fokusnya bukan untuk mencari berapa banyak kesalahan dan penyimpangan tapi berapa banyak manfaat yang dirasakan rakyat dari program pemerintah.
Dia juga meminta agar pengawasan internal pemerintah tidak menjadi batu sandungan untuk mempercepat sebuah program.
"Ini tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh bukan gitu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak bisa, ini tidak bisa. Bukan itu. Kalau itu terjadi ujung-ujungnya memperlambat padahal kita mau keretanya cepat sampai tujuan," ujar Jokowi.
"Kalau saking ketakutannya kereta akan berhenti di tempat, orang ditunjuk jadi pimpinan proyek gitu yang lain aja tunjuk-tunjukan," pungkasnya.
Lihat juga Video: Hakim Cecar Auditor BPKP soal Tanda Tangan Kontrak Sewa Satelit Artemis
