.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebutuhan investasi menjadi tantangan tersendiri bagi pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang digelar pada 18-25 Mei 2024 menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan global untuk pengelolaan air.
Sri Mulyani mengatakan air adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah mengalokasikan sekitar 3,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk itu. Jumlah tersebut diakui masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi.
"Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu banyak ikhtiar dilakukan mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menyebut bahwa Indonesia mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. Adanya WWF ke-10 di Bali diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.
"Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi," tuturnya.
Hanya saja, Sri Mulyani menyebut pembahasan Global Water Fund masih pada tahap sangat awal. Lebih lanjut akan dibicarakan bagaimana desain dari struktur funding tersebut termasuk sumber-sumber pendanaan dan tata kelolanya.
"Nanti dari Kementerian Keuangan bisa membantu teman-teman PUPR seperti pengalaman kita membuat pandemic fund. Nanti dari situ kita bisa lihat bagaimana pembentukan suatu funding apalagi pada tingkat dunia itu bisa dilakukan," ucapnya.
"Sektor swasta sebenarnya menyatakan minatnya, namun bagaimana mewujudkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta di bidang perairan masih membutuhkan banyak kerja keras," tambahnya.
Lihat juga Video 'Sri Mulyani Menghadap Jokowi, Bahas Masalah di Bea Cukai':
(aid/kil)
