.webp)
Komisi X DPR RI minta pemerintah membentuk program pinjaman pendidikan atau student loan untuk perguruan tinggi di tengah tingginya biaya perkuliahan. Namun menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, program tersebut masih harus dibicarakan dan dibahas detail di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Itu masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang bisa saya umumkan sekarang. Baru tahapan diskusi," kata Nadiem di Rapat DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (21/5/2024) kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas merespons soal program student loan. Bendahara negara ini menyebut belum ada informasi dari Nadiem ke Kemenkeu sehingga dirinya tak mau berkomentar banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum mendapatkan informasi dan proposalnya jadi aku belum bisa komentar balik," beber Sri Mulyani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Akhir Januari lalu, Sri Mulyani sendiri sempat membuka wacana soal pembentukan program student loan resmi dari pemerintah. Hal ini menanggapi hebohnya tawaran pembayaran uang kuliah menggunakan jasa peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia sempat meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan untuk membahas pengembangan student loan. Pada saatnya nanti keputusan akan diumumkan.
"Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut student loan," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024) yang lalu.
(ily/eds)
