.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terdapat 14 temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.
Merespons itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan temuan tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk merespons dengan serius dan mengambil langkah-langkah perbaikan.
"Kami menyadari dan meyakini bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intisari tanggapan pemerintah atas beberapa temuan BPK, serta rekomendasi yang ada di dalam konsep LHP atas LKPP tahun 2023 adalah mengenai Perbaikan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; Penyelesaian Permasalahan Perpajakan (PPh dan PPN); Penyaluran DAU Spesifik Grant; Tata Kelola Pelaksanaan Prefunding; dan Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
"Kami berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan audit terhadap mekanisme ini sehingga kami akan bisa memperbaiki dari sisi pengaturan pelaksanaan anggaran dan juga mekanisme RPATA yang lebih lengkap dan jelas. Kedua, memperbaiki pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA," tutur Sri Mulyani.
Atas seluruh tanggapan pemerintah dan rencana aksi yang dilakukan terhadap temuan BPK, Sri Mulyani berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP pemerintah pusat tetap dapat dipertahankan untuk tahun anggaran 2023.
"Sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK atas upaya keras yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kerja sama dinilai sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
LKPP tahun 2023 yang merupakan cerminan dari pelaksanaan APBN 2023 disebut dipenuhi dengan tantangan ekonomi global yang kompleks, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19.
"Kita mampu melewati masa transisi pasca pandemi yang masih penuh dengan ketidakpastian karena tensi geopolitik. Dengan kegigihan dan ketangguhan dari seluruh Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, Indonesia berhasil melakukan pemulihan ekonomi dan sekaligus melakukan konsolidasi APBN sehingga APBN dapat kembali sehat dan masyarakat juga kembali pulih serta momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus diperkuat," ungkapnya.
Simak juga Video: Masinton soal BPK Disorot Dugaan Uang Pelicin: Gurita Korupsi Luar Biasa
