.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan birokrasi pemerintah harus melayani masyarakat dengan baik. Dia menginstruksikan agar birokrasi tidak mempersulit, bahkan memperlambat keperluan masyarakat.
Hal ini dipaparkan Jokowi dalam peluncuran program GovTech INA Digital. GovTech merupakan bentuk keterpaduan layanan pemerintah, program ini bakal membuat semacam jalan tol untuk layanan publik.
"Saya ingin menggarisbawahi ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ungkap Jokowi saat meluncurkan INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seharusnya, Jokowi bilang, yang menjadi tolok ukur keberhasilan layanan publik adalah kepuasan masyarakat. Pemerintah harus berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat yang berujung kemudahan untuk mengurus banyak hal.
Selama ini, Jokowi bilang, target semacam ini sulit dicapai karena terlalu banyak aplikasi pemerintah baik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jokowi bilang ada sekitar 27 ribu aplikasi pemerintahan di Indonesia dan beroperasi dengan tumpang tindih.
"Di kementerian dan lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya sendiri-sendiri nggak akan mungkin tadi mempermudah, mempercepat. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," beber Jokowi.
Simak Video: Jokowi Soroti 27 Ribu Aplikasi Pemerintahan: Orientasinya Selalu Proyek
