Pertamina Siap Bersaing dalam Tender Pengadaan BBM PLN

Jakarta - Pertamina siap bersaing dalam tender pengadaan BBM PLN. Termasuk bersaing dalam hal harga yang selama ini dikeluhkan oleh PLN."Harga itu kan tergantung pada term of payment. Kalau bayarannya cepat, akan lebih murah. Tapi kalau lama, ya mahal," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal sebelum mengikuti Raker Pertamina dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2007).Selama ini, Pertamina menjual BBM ke PLN dengan harga industri. Harga industri yang dimaksud adalah harga MOPS plus 15 persen. MOPS adalah harga pasaran dunia, sementara margin 15 persen dipakai sebagai komponen biaya dan keuntungan yang diambil Pertamina.Menurut Ahmad, harga masih bisa dipotong 6-7 persen, karena BBM untuk industri tidak membutuhkan margin retailer. Ahmad mengaku selama ini Pertamina mengambil margin keuntungan sekitar 3-4 persen. Sisanya untuk menutupi biaya produksi dan lain-lain."Paling kita hanya ambil beberapa ratus rupiah saja per liter," jelas Ahmad.Selain term of payment yang pasti, faktor lokasi juga mempengaruhi harga minyak yang ditawarkan Pertamina.Pada tahun 2006, total BBM untuk industri dari Pertamina mencapai 20 juta kiloliter. Untuk PLN, Pertamina memasok 9 juta dari 20 juta kiloliter.Untuk 2007 ini, PLN membutuhkan 8 juta kiloliter. PLN pun bermaksud mencari sumber pemasok BBM selain Pertamina. Selain harga Pertamina yang dianggap mahal, juga untuk mengurangi piutang Pertamina di PLN yang mencapai Rp 22 triliun.Utang PLN DijualDihubungi terpisah, Komisaris Utama PLN Alhilal Hamdi mengatakan PLN bisa membayar utang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pembelian utang PLN oleh suatu lembaga keuangan, yang tentunya dengan diskon tertentu. Dengan begitu, utang PLN ke Pertamina dibayarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya PLN tinggal membayar ke lembaga keuangan itu dalam jangka waktu yang lebih fleksibel."Jadi utang selesai, PLN bisa membayarnya lebih lama. Tapi itu baru tawaran lho," kata Alhilal di sela RDP PLN dengan Komisi VII DPR.Sedangkan Deputi Menneg BUMN bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi Roes Arya Wijaya menegaskan, walau tersedia banyak cara membayar utang, PLN tetap harus membayar sesuai ketentuan yang ada. (aba/aba)