.webp)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan pandangannya mengenai arah kebijakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Fraksi tersebut memandang kebijakan RAPBN 2025 seharusnya disiapkan untuk surplus atau tanpa desifit.
"Kebijakan defisit di APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Edy Wuryanto, dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2025 di Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/5/2024).
Menurutnya tidak sepantasnya pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beban defisit atas program baru dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu belanja negara harus dioptimalkan kepada belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan pada proyek-proyek dan RKAB dan RPJMN baru," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban pada pekan depan.
Ia menyebut dari pihak pemerintah yakni Kementerian Keuangan akan memberikan jawaban atas semua pandangan dari fraksi-fraksi.
"Nanti kita bahas di dalam jawaban, nanti ya minggu depan ya. Kan tadi banyak pandangan," ujar dia kepada awak media usai Rapat Paripurna di gedung DPR RI.
(ada/rrd)
