.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann bertemu Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD mendampingi pertemuan keduanya. Keanggotaan Indonesia dalam OECD dinilai sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi Indonesia agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi.
"Tekad Indonesia yang ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045 terus diupayakan pemerintah untuk dapat diwujudkan, termasuk dengan menjadi anggota OECD," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekjen OECD bertemu Prabowo di Kementerian Pertahanan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor. Hal ini pasca diterimanya Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris 2-3 Mei 2024 lalu.
Peta Jalan Aksesi Indonesia akan menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam menjalani proses aksesi OECD. Sebagai wujud komitmen OECD mendukung proses aksesi Indonesia, Sekjen OECD berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dan membuka workshop Proses Aksesi OECD yang dihadiri kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam proses aksesi pada Rabu (29/05) mendatang.
Sebagai informasi, Jokowi telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Airlangga menjadi ketua tim percepatan itu dan dibantu oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Indonesia berkomitmen jadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia," tutur Airlangga.
Langkah selanjutnya, kata Airlangga, yaitu proses self assessment. Pemerintah Indonesia akan membuat memorandum dalam 250 hari ke depan.
"Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait dengan pengembangan ekosistem semi conductors dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital yaitu digital economy framework agreement yang itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD," jelas Airlangga
(aid/hns)
