Pahlawan Cukai Kok Diabaikan

Jakarta - Pengusaha rokok yang tergabung dalam Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)mengaku keberadaannya selalu tidak diindahkan pemerintah.GAPPRI dan GAPRINDO hanya tahu setiap tahun ada kebijakan kenaikan cukai, yang keputusannya diambil secara sepihak tanpa melibatkan pelaku industri."Kita tidak tuntut fasilitas, kini pertumbuhan industri rokok kretek yang terbesar hanya ada di Indonesia. Kita punya sekitar 4.000 perusahaan padahal di luar negeri hanya ada sekitar 3 pabrik. Maka dari itu kita mengharapkan ajaklah kami dalam setiap pengambilan keputusan," kata Ketua GAPPRI, Ismanu Soemiran.Hal itu disampaikan Ismanu, dalam jumpa pers bersama Ketua GAPRINDO Muhaimin Moeftie di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (30/1/2007). "Kita ini perusahaan legal. Kita berharap bermain cantik dan benar, tapi kenapa keberadaan kami tidak diindahkan. Yang kami tahu setiap tahun ada kebijakan cukai terus," keluh Ismanu.Ismanu meminta, pemerintah melibatkan pengusaha rokok, khususnya dalam penetapan cukai dan pembahasan UU Pengendalian Tembakau.Selama ini, kata Ismanu, industri rokok adalah penyumbang terbesar cukai dalam APBN. Namun pemerintah tidak memberikan fasilitas kemudahan apa pun meski sektor tembakau masuk dalam industri prioritas nasional. Sementara Ketua GAPRINDO Muhaimin Moeftie mengatakan, sebagai sektor usaha yang diprioritaskan dalam 10 industri nasional, pengusaha rokok harus selalu diajak berembug dan diminta masukannya dalam menentukan kebijakan di industri ini. "Sebagai pelaku ekonomi legal kita seharusnya diberikan kepastian berusaha, dibuat adanya road map untuk industri rokok. Jadi kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) jangan mendadak, jadi kita bisa buat business plan yang jelas," tutur Muhaimin."Kenapa kita ingin dilibatkan dalam UU Pengendalian Tembakau dan lainnya karena kita yang paling tahu situasi industri rokok. Kalau penjualan menurun itu risiko bisnis," tambahnya. Dia juga mengingatkan, agar kejadian seperti di Thailand yang melarang pengusaha rokok beriklan tidak terjadi di Indonesia. (ir/qom)