Qatar Melunak Soal Dana Pendamping

Jakarta - Pemerintah Qatar akhirnya mau menurunkan dana pendamping yang harus disediakan pemerintah Indonesia sebagai syarat pemberian dana dari Qatar sebesar US$ 1 miliar.Semula, Qatar Investment Authority meminta dana pendamping sebesar 15-30 persen, namun setelah dirayu, akhirnya mereka menurunkan dana pendamping menjadi 10 persen.Hal tersebut disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (31/1/2007)."Itu begini, mereka meminta 10 persen, awalnya 15 persen tapi ditawar pemerintah,10 persen itu artinya kita harus menyediakan dana Rp 1 triliun dan mereka akan menyediakan US$ 1 miliar," ujarnya.Dana pendamping rencananya akan digunakan dari APBN yakni dari pos penyediaan infrastruktur Rp 2 triliun. Dana ini sudah terpakai Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)."Ini dananya kalau mau dipakai dana BUMN kelihatannya agak repot, kemungkinannya memakai dana infrastruktur yang Rp 2 triliun Badan Layanan Umum (BLU) itu, sekarang kan kita masih sekitar Rp 600 miliar, sisa Rp 1,4 triliun," ujarnya.Namun Paskah menekankan bahwa permasalahan dana pendamping ini masih terus dibahas oleh pemerintah. Menneg BUMN Sugiharto sudah meminta BUMN lah yang harus menyediakan dana pendamping, karena dana dari Qatar akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang proyeknya dikerjakan oleh BUMN.Pemerintah tidak ingin, karena porsi Qatar yang sangat besar, jangan sampai Indonesia didikte oleh Qatar."Kalau mau seimbang ya 50-50 tapi duitnya dari mana, tapi sudahlah karena kita cuma ada Rp 1 triliun sebagai penyertaan kita, bagaimana agar Rp 1 triliun ini optimal kita bisa mengatur," ujarnya.Paskah menambahkan begitu dana Rp 1 triliun itu sudah dialokasikan pemerintah maka dana segar dari Qatar akan segera turun."Sekarang baru masternya, masternya sudah ada, nah sign agreementnya jika sudah ada kesanggupan dari kita untuk menyiapkan dana Rp 1 triliun atau US$ 100 juta," ujarnya. (ddn/ir)