SBY Prihatin Rendahnya Investasi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa prihatin dengan rendahnya realisasi investasi di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Rendahnya investasi itu membuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga relatif kecil. Sementara sisi ekspor juga semakin meningkat perannya terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 18,4 persen. "Kinerja ekspor 2006 cukup menggembirakan dengan telah dicapainya total nilai ekspor di atas US$ 100 miliar," ujar Presiden SBY dalam pidato awal tahun yang dibacakan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2007).Namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih tetap disumbang oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, perdagangan luar negeri bersih.Sementara angka memprihatinkan ditunjukkan oleh investasi "Dua tahun terakhir ini realisasi investasi relatif rendah karena ada beberapa faktor penghambat yang cukup serius," ujar SBY.Presiden pun menyampaikan tujuh alasan penyebab rendahnya investasi di Indonesia dalam dua tahun terakhir.Pertama, investor dan dunia usaha memandang akses dana perbankan dan tingkat suku bunga dalam negeri masih terlalu tinggi." Akibatnya, meskipun banyak dana tersimpan di bank namun penyaluran dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja terhambat. Dengan situasi ini, sektor riil jelas tidak bergerak," jelasnya. Kedua, kebijakan sektor perpajakan. "Investor asing dan bahkan dari dalam negeri tentu saja akan memilih menanamkan modalnya di negara-negara yang pajaknya dianggap 'kompetitif'. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa modal dan uang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka bergerak bebas menembus batas-batas negara," kata SBY. Untuk itu, SBY berharap agar tiga Rancangan Undang-Undang Perpajakan yang tengah dibahas di DPR bersama pemerintah dapat segera dirampungkan. Selain kepastian kebijakan dan perbaikan ketentuan administratif perpajakan dapat segera dilakukan, pemberian insentif pajak yang tepat dan sehat dapat dilakukan, sesuai kebutuhan dan tuntutan yang makin berkembang. Ketiga, berbelit dan tidak efisiennya pengurusan perizinan, termasuk masih adanya pungutan-pungutan yang tidak semestinya. "Ingat, birokrasi yang berbelit apalagi disertai pungutan liar, akan memandekkan peluang usaha. Investasi tidak akan terwujud. Akibatnya, lapangan pekerjaan tidak ada, dan penerimaan negara juga tidak meningkat. Akhirnya, rakyatlah yang akan menderita," jelas SBY.Keempat, kepastian hukum. "Makin tegak dan pasti hukum di negeri kita, termasuk penyelesaian sengketa bisnis, akan makin besar peluang untuk tumbuhnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.Kelima, faktor keamanan. "Meskipun, Alhamdulillah, situasi keamanan di negeri kita semakin membaik, tetapi para investor tetap membandingkan keamanan di Indonesia dengan keamanan di negara-negara lain, misalnya di Singapura, Malaysia, Vietnam, China dan India, karena mereka ingin menghitung resiko berinvestasi atau berusaha yang tepat. Mereka akan menanamkan modalnya di negara yang benar-benar aman," urainya. Keenam, stabilitas politik. Menurut SBY, berbagai kritik dan sikap kritis DPR merupakan hak politik yang harus dihormati. "Stabilitas nasional tetap kita perlukan. Gerakan dan cara-cara berpolitik yang nyata-nyata menggoncangkan stabilitas nasional kita, apalagi bersifat inkonstitusional, tentu harus kita hentikan, meskipun tetap dengan cara-cara yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum," kata SBY.Ketujuh, masalah pembangunan infrastruktur. "Kita harus terus membangun infrastruktur kita agar ekonomi di seluruh tanah air dapat bergerak, dan daya saing kita untuk pengembangan investasi juga dapat meningkat," tegas SBY. Untuk mengatasi berbagai hambatan invesasi itu, SBY meminta agar pemerintah menjalin kerjasama dengna DPR, penegak hukum, dunia usaha, dan bahkan masyarakat luas. (qom/qom)