Rasio Utang RI 42,1% Tahun 2006

Jakarta - Rasio utang Indonesia semakin menurun, dan pada tahun 2006 telah mencapai 42,1 persen terhadap PDB. Dan untuk tahun 2007, pemerintah menargetkan rasio utang turun di bawah 35 persen."Angka Ini lebih baik dari rasio yang ada di Malaysia, Thailand dan Filipina" ujar Presiden SBY dalam pidato awal tahun yang dibacakan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2007).Pada tahun 2005, rasio utang Indonesia sebesar 48,1 persen dan tahun 2004 sebesar 56,9 persen.Jika angka rasio utang 35 persen tercapai, tegas SBY, maka Indonesia bisa keluar dari status negara pengutang terbesar. Hal itu menyebabkan peringkat Indonesia bisa terus membaik.Sementara untuk sumber-sumber pembiayaan defisit, lanjut SBY, pemerintah akan meningkatkan keragamannya dengan mengurangi porsi utang luar negeri dan meningkatkan sumber pembiayaan dalam negeri."Sumber pembiayaan dari dalam negeri akan diperluas dan diperdalam, agar menghindarkan resiko anggaran kita dari guncangan nilai tukar, suku bunga, maupun dari risiko perpanjangan jatuh tempo. Anggaran Negara yang makin sehat dan kuat serta tahan guncangan, akan menjadi salah satu elemen yang penting dalam kemandirian ekonomi kita," urai SBY. Atas dasar itu, pemerintah akan menata APBN, agar komponen pembayaran utang dan juga subsidi yang tidak produktif dan tidak perlu dapat kita perkecil. "Sehingga dengan demikian APBN kita akan makin sehat dan dapat mengalokasikan anggaran lebih besar lagi pada berbagai sektor pembangunan, terutama dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya. SBY juga kembali menyampaikan niat pemerintah untuk mandiri di bidang ekonomi. "Kemandirian yang saya maksud adalah janganlah ekonomi kita disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi kita dituntun atau didikte oleh pihak lain," tegasnya. Untuk itu, pemerintah pada tahun 2006 lalu telah melunasi seluruh utang ke IMF sebesar US$ 7 miliar atau sekitar Rp 65 triliun. Pemerintah juga telah membubarkan forum CGI. "Dalam pikiran saya, sudah saatnya kita juga mampu merancang dan memutuskan sendiri program ekonomi kita, dan memilih secara merdeka dan independen sumber pembiayaan pembangunan," tegasnya. (qom/qom)