Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Bunga untuk Crash Program

Jakarta - Suku bunga domestik yang lebih tinggi dibanding negara lain membuat industri dalam negeri tidak kompetitif. Untuk melancarkan proyek crash program pemerintah mempertimbangkan pemberian subisidi bunga bagi industri dalam negeri yang ikut berpartisipasi."Problem utama adalah financing industri dalam negeri. Diusulkan adanya subsidi bunga agar bisa bersaing dengan luar negeri. Nanti akan dilakukan pembicaraan dengan Depkeu," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari.Hal itu diungkapkan Ansari disela-sela acara seminar Financing of the Electrical Power Business and Telecomunication Infratructure, di Kantor PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (1/2/2007). Subsidi bunga sudah diterapkan di pertanian dan industri tekstil. Menurut Ansari pola serupa juga bisa diterapkan untuk proyek PLTU ini."Namun, karena terkait APBN harus bicarakan dengan Depkeu, dan nantinya akan masuk dalam anggaran Depkeu. Bulan Juli 2006 sudah ada pengumuman pemenang jadi sebaiknya sudah ada skema pembiayaan yang jelas," tambahnya.Sementara Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTU 10 ribu MW, Yogo Pratomo menjelaskan, subsidi bunga diperlukan karena industri dalam negeri meminjam dana dalam rupiah yang bunganya lebih tinggi daripada bunga perusahaan luar negeri."Bunga di luar 8 persen kalau kita sekitar 12 persen, selisihnya kalau tidak dibantu maka industri dalam negeri bisa tidak kompetitif. Nanti dibicarakan dengan Depkeu supaya ada subsidi bunga," kata Yogo.Dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan, bila produsen dalam negeri bersaing dengan produsen luar negeri, diperbolehkan harga 15 persen lebih mahal dari produksi luar negeri."Nanti ada pembahasan lagi dengan kalangan industri, kita formulasikan lagi berapa kesanggupan industri dalam negeri. Subsidi bunga mungkin dibutuhkan 4-5 persen supaya bisa bersaing dan dibebankan ke APBN," jelas Yogo. (ir/qom)