Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan pada pemerintahan baru 2,45% sampai 2,82%. Target tersebut menurutnya sudah mempertimbangkan program-program prioritas pemerintahan baru.
"Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur defisit yang kami sampaikan antara 2,45 hingga 2,82 membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (4/6/2024).
Keterangan ini menjadi tanggapan atas pandangan dari fraksi PDI perjuangan Partai Golkar partai Gerindra PKB Partai Demokrat PKS PAN dan P3 menyangkut defisit dan pembiayaan anggaran pada Paripurna DPR sebelumnya.
Defisit itu disebut akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia. Defisit juga akan terus dijaga demi menjaga kepercayaan global agar menciptakan keyakinan dan transparansi.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah baru juga diyakini akan menjaga rasio utang pada batas yang wajar. Pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen fiskal seperti kekayaan negara.
"Pemerintah juga menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerja sama pemerintah dan juga badan usaha yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif," pungkasnya.
Simak juga Video 'Jokowi Minta Menkeu Komunikasi dengan Pemerintahan Baru soal APBN':
(ada/rrd)