.webp)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5% sampai 1,8%. Target tersebut di bawah angka yang disampaikan Sri Mulyani yang sebesar 2,45% sampai 2,82%.
"Kami berharap Buk Menkeu dan komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi, anara 1,5% sampai 1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintah yang akan datang," katanya dalam rapat kerja dengan XI di DPR RI, Rabu (6/5/2024).
Dengan adanya ruang fiskal, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan lebih leluasa menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui APBN Perubahan (APBN-P). Lewat penurunan defisit, kata Suharso, pemerintah akan merasionalkan belanja negara serta memaksimalkan penerimaan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini kedua hal itu sedang dirancang Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merujuk pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini RKP dan APBN pemerintahan baru.
Suharso menyampaikan pelaksanaan APBN-P pernah dilakukan Jokowi saat menggantikan Presiden pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono
"Itu juga ada peluang buat presiden terpilih untuk melakukan APBN-P. Ingat Pak Jokowi juga melakukan pada 2014 itu, untuk APBN 2015. Bahkan waktu itu pendek banget cuma 1 bulan. Saya kira ini juga sama," tuturnya.
Menanggapi itu, Sri Mulyani merespons singkat dan menyebut hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. "Ya nanti dibahas aja," tutupnya.
(ily/das)
