Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5% sampai 1,8%. Target tersebut di bawah angka yang disampaikan Sri Mulyani yang sebesar 2,45% sampai 2,82%.
"Kami berharap Buk Menkeu dan komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi, anara 1,5% sampai 1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintah yang akan datang," katanya dalam rapat kerja dengan XI di DPR RI, Rabu (6/5/2024).
Dengan adanya ruang fiskal, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan lebih leluasa menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui APBN Perubahan (APBN-P). Lewat penurunan defisit, kata Suharso, pemerintah akan merasionalkan belanja negara serta memaksimalkan penerimaan negara.
Saat ini kedua hal itu sedang dirancang Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merujuk pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini RKP dan APBN pemerintahan baru.
Suharso menyampaikan pelaksanaan APBN-P pernah dilakukan Jokowi saat menggantikan Presiden pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono
"Itu juga ada peluang buat presiden terpilih untuk melakukan APBN-P. Ingat Pak Jokowi juga melakukan pada 2014 itu, untuk APBN 2015. Bahkan waktu itu pendek banget cuma 1 bulan. Saya kira ini juga sama," tuturnya.
Menanggapi itu, Sri Mulyani merespons singkat dan menyebut hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. "Ya nanti dibahas aja," tutupnya.
(ily/das)