.webp)
Erick mengatakan, anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian BUMN pada 2025 sebesar Rp 277 miliar. Jumlah itu turun 10% dibandingkan pagu 2024, bahkan turun 16% dibandingkan 2023.
"Untuk pagu tahun 2025 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 (miliar), tetapi tentu ini lebih rendah 16% sebenarnya dari pagu yang sebelumnya Rp 328 (miliar), atau lebih rendah lagi 10% dari pagu tahun ini 2024," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
"Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan tahun 2025 di angka Rp 344 (miliar)," tambahnya.
Erick menyebut, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk mendukung tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan BUMN.
"Ini sejalan seperti yang selalu Komisi VI tekankan kepada kami, bahwa pentingnya peningkatan pengawasan untuk pengembangan dari BUMN itu sendiri," ucapnya.
Usulan tambahan anggaran itu, kata Erick, sejalan dengan target dividen BUMN yang meningkat menjadi Rp 85 triliun pada 2024. Jumlah itu lebih tinggi dari realisasi dividen BUMN yang diberikan kepada negara sebesar Rp 81,1 triliun pada 2023.
"Kita merencanakan di 2024 dividen yang ditargetkan nanti kurang lebih Rp 85 triliun, jadi naik dari Rp 81 triliun. Karena itu pentingnya dukungan dan pengawasan dan operasional dari Kementerian BUMN," imbuhnya. (aid/ara)
