.webp)
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengomentari terkait seruan All Eyes On Papu yang ramai di media sosial. Seruan ini ramai lantaran hutan di Papua akan dibabat habis dan dialihfungsikan untuk perkebunan sawit.
AHY mengatakan prinsip untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah keadilan. Dia menegaskan masyarakat di Papua sebisa mungkin tidak dinomorduakan. Hal ini terlihat dari fokus pemerintah ingin mengejar ketertinggalan Papua dengan daerah-daerah lainnya.
"Nah yang terakhir, all eyes on Papua. Prinsipnya begini, kemarin saya juga ditanya hal yang serupa. Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, yang unik, yang harus kita jaga kehormatannya, kemuliaannya, dan tentunya kita ingin masyarakat Papua juga hidup dengan baik dan sejahtera. Adil, diperlakukan adil, tidak dinomor 2 kan, dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk misalnya mengejar ketertinggalan dari Jawa," kata AHY dalam acara 100 Hari Kinerja Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui memang ada sejumlah kebijakan-kebijakan strategis yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi hingga membuka lapangan kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuat Indonesia menuju ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Untuk itu, dia menilai perlunya area-area untuk lahan perkebunan. Dia menekankan kebijakan ekonomi untuk Papua haruslah tepat sasaran dan melibatkan semua kalangan, termasuk masyarakat setempat hingga suku-suku yang mendiami wilayah tersebut.
"Nah, yang penting bagi saya adalah bagaimana ini semua ditetapkan dengan melibatkan semua pihak tadi, termasuk orang asli Papua yang tinggal di sana, yang jelas dimengertikan bahwa tujuan kebangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga berkontribusi pada ekonomi nasional," jelasnya.
Pihaknya tidak ingin terlibat lebih jauh mengenai urusan politik. Dia menegaskan yang penting baginya, kebijakan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bersama dengan dipertemukan pihak-pihak terkait.
"Kira-kira begitu. Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar masuk terlalu jauh termasuk urusan politiknya, tetapi yang jelas kami secara prinsip adalah ingin memberikan hubungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, tapi juga tetap ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman dari masyarakat gimana akan dijadikan lokasi pembangunan tersebut," imbuhnya.
