.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di 2025 yang dipangkas hampir setengahnya. Angkanya hanya Rp 681 miliar, turun jauh dibandingkan pada 2024 dengan lokasi anggaran Rp 1,23 triliun.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR. Menurutnya, anggaran tersebut terbilang tak masuk akal, apalagi melihat target investasi yang dibebankan ke kementeriannya justru malah meningkat.
"Rp 650 miliar ini, ini kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI anggarannya lebih besar daripada kementeriannya ini," kata Bahlil di Senayan Jakarta Selasa (11/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau begitu saya rasa rapatnya cukup 1 tahun satu kali saja lah apa yang mau kita evaluasi kalau begini?," sambungnya.
Bahlil pun menjabarkan, target investasinya pada 2025 naik menjadi Rp 1.850 triliun, dari target tahun 2024 di Rp 1.650 triliun. Menurutnya, seharusnya target investasi menyesuaikan dengan dukungan anggaran yang memadai.
"Karena itu dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya turunkan RKP saya koreksi menjadi Rp 800 triliun," ujarnya.
Bahlil mengaku tak paham dengan perumusan dari anggaran tersebut. Menurutnya, keberadaan anggaran sangat penting dalam mendorong kinerja investasi itu sendiri. Dalam hal ini, apabila targetnya naik, maka seharusnya anggarannya juga naik.
"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp 600 miliar," ujar dia.
"Ini yang buat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan Ketum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini," imbuhnya.
Atas hal ini, ia meminta agar Komisi VI DPR RI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan yang konkret.
"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskan ini," kata dia.
Sebagai tambahan informasi, dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Barat, pada bagian Realisasi Belanja Menurut Unit Kerja di Jakarta Barat 2022-2023 tercantum anggaran dan realisasi dari belanja di kecamatan dan kelurahan se-Jakarta Barat.
Angkanya pun bervariasi di rentang Rp 1,66 miliar s.d Rp 16,85 miliar pada 2023. Sebut saja salah satunya Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat yang mendapat alokasi anggaran di 2023 sebesar Rp 1.663.525.329. Sedangkan untuk alokasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri di 2023 mencapai Rp 332.181.889.963 atau Rp 332,18 miliar.
(shc/kil)
