.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut saat ini Indonesia masih mempunyai hambatan di negara-negara tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan, terutama di Uni Eropa. Salah satu hambatannya adalah mutu produk kelautan dan perikanan belum memenuhi standar di negara tujuan ekspor.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini mengakui memang persyaratan mutu di Uni Eropa sangat ketat. Negara tersebut menuntut tidak hanya menjamin mutu produk di hilir saja, tapi juga proses dari hulunya.
"Permasalahannya tidak saja mutu di akhir, tetapi juga Uni Eropa mensyaratkan tracesibility awalnya bahan baku, asal bahan baku itu di-trace. Nah itu yang harus kita buktikan," kata Ishartini dalam acara Konferensi Pers, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan Uni Eropa ingin melihat bahwa bahan baku yang diekspor didapatkan dari kapal yang sudah memiliki sertifikat, didistribusikan oleh supplier atau pemasok yang sudah memiliki sertifikat. Kemudian diolah oleh Unit Pengolahan Ikan yang juga sudah mempunyai sertifikat. Hal tersebut masih terus diupayakan oleh badan yang dinaunginya.
Dia menjelaskan dalam waktu dekat akan bertemu dengan pihak Otoritas Kompeten Uni Eropa. Dalam hal tersebut, dia akan menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam mengatasi mutu produk hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir.
"Ini sudah banyak progres yang sudah bisa kita lakukan jadi mudah-mudahan kita bisa tembus lebih besar lagi ke Uni Eropa dengan menambah jumlah-jumlah perusahaan atau unit pengolahan ikan yang bisa mengekspor ke sana," jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya masih ingin menambah unit pengolahan ikan yang mempunyai Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan (approval number) ke Uni Eropa. Pasalnya, saat ini baru ada 176 unit pengolahan ikan yang mempunyai approval number ke Uni Eropa dan angka itu tidak bertambah sejak 2017. Padahal pangsa pasar ke Uni Eropa sangat potensial.
"Karena masih ada PR-PR yang di kita sendiri harus bisa selesaikan. Saat ini kita sudah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan," ujar dia.
(kil/kil)
