.webp)
Sederet menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan keluhan lantaran pagu indikatif anggaran 2025 'disunat' dari tahun sebelumnya atau dirasa terlampau kecil. Atas hal ini, mereka pun meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Diketahui, hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju ini yang pada akhirnya meminta tambahan anggaran. Namun ada beberapa di antaranya yang menyampaikan keluh kesah hingga protes sebelum akhirnya minta tambahan. Berikut beberapa kompilasinya.
1. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan
Salah satunya ialah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Luhut mengatakan, dirinya sudah lelah meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati namun tak kunjung direalisasikan. Ia juga merasa kalau anggarannya tak sebanding dengan pekerjaan Kemenko Marves sangat banyak dan telah membantu menambah penerimaan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Serapan anggaran Kemenko Marves saya kira cukup tinggi, tetapi kami ini terus terang, Kemenko Marves anggarannya sedikit, peminatnya banyak, kerjanya seabrek," curhat Luhut dalam Rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (5/6/2024).
Pada tahun 2024 ini, Kemenko Marves mendapat anggaran sebesar Rp 342,9 miliar, sedangkan di tahun depan anggarannya turun menjadi menjadi Rp274 miliar atau turun Rp68,8 miliar. Ia pun telah meminta tambahan anggaran 2025 ke Banggar DPR sebesar Rp 213,31 miliar.
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Selanjutnya, protes juga disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI. Ia bahkan meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan.
Beban target investasi kementeriannya naik hingga Rp 1.850 triliun dari target 2024 di Rp 1.650 triliun, namun anggarannya justru diturunkan. Dari anggarannya di 2024 sebesar Rp 1,2 triliun, anggaran di 2025 hanya setengahnya di Rp 681 miliar.
"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp 600 miliar," kata Bahlil, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Atas kondisi ini, ia pun meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menyetujui penambahan anggaran untuk tahun 025 sebesar Rp 889 miliar.
3. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Dalam Raker Bersama Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga curhat kalau anggaran kementeriannya terus mengalami penurunan. Jika dibandingkan tahun ini, anggaran untuk tahun depan turun sebesar 16% atau sebesar Rp 300 miliar.
"Anggaran kami turun terus dari Rp 3 triliun, turun Rp 2,4 triliun, turun lagi Rp 2,1 triliun, lagi Rp 1,9 triliun. Sekarang Rp 1,65 triliun. Jadi nggak ke mana mana, pakai anggaran rutin aja," terang Menteri yang biasa disapa Zulhas itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (13/6/2024).
Alhasil, ia meminta penambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Dalam paparannya, Kemendag telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menambah anggaran 2025 sebesar Rp 2,4 triliun agar anggaran Kemendag menjadi Rp 4 triliun.
4. Menparekraf Sandiaga Uno
Menparekraf Sandiaga Uno juga menyampaikan keluhan yang sama lantaran anggaran di 2025 turun signifikan sebesar Rp 1,8 triliun dari tahun 2024. Saat pertama kali melihat jumlah anggaran tersebut, katanya, ia mencoba untuk berpikir positif. Dia mengira angka tersebut ada kesalahan tulis atau typo dari Kementerian Keuangan.
"Kalau melihat angka ini kami berkhusnudzon saja angka yang kami terima Rp 1,7 triliun awalnya saya kira ini typo ternyata beneran. Kami berharap ini bisa kami perjuangkan untuk ditingkatkan demi meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandi di Gedung DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Dalam agenda rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya telah menyusun pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai ini turun sebesar 49,96% dibandingkan pagu anggaran 2024. Alhasil, pihaknya mengajukan tambahan sebesar Rp 3,5 triliun.
5. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Anggaran Kementerian PUPR juga dipangkas cukup drastic dibandingkan dengan tahun 2024. Pagu indikatif 2025 ditetapkan sebesar Rp 75,63 triliun, turun drastis sekitar 50% dari pagu 2024 yang mencapai Rp 149,74 triliun. Menteri PUPR Basuki bahkan mengajukan kebutuhan anggaran PUPR di 2025 sebesar Rp 212,58 triliun
"Kenapa anggaran 2025 hanya Rp 75 triliun? Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk pemerintahan baru sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Kementerian ATR dan beberapa kementerian lain juga minta tambah anggaran, berikut daftarnya:
6. Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri ATR/Kepala BPN berencana mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar untuk anggaran tahun 2025. Hal ini lantaran kementeriannya mendapatkan pagu indikatif 2025 sebesar 6,5 triliun. Adapun jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari jumlah yang diajukannya di 14 triliun.
"Kami akhirnya sungkan ketika pagu indikatif Rp 6,45 triliun. Jadi sebetulnya kebutuhannya seperti ini (Rp 14 triliun). Kalaupun tidak (mencapai Rp 14 triliun), ya tidak jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023," kata AHY di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa(11/6/2024).
7. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang anggarannya juga 'disunat' cukup banyak. Secara keseluruhan, total pagu indikatif Kemenhub turun 35% dari anggaran 2024 yakni dari Rp 42,59 triliun menjadi Rp 24,76 triliun.
"Secara keseluruhan pagu indikatif 2025 pada dasarnya terlihat menurun Rp 13 triliun atau 35% dan di sini saya sampaikan SBSN dan rupiah murni menurun signifikan dibandingkan dengan 2024. Rupiah murni itu turun sebanyak Rp 1,5 triliun, lalu vokasi itu juga terjadi penurunan, dan juga SBSN terjadi penurunan yang signifikan 80%," kata Budi Karya, di Komplek DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Menurutnya, jumlah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dana program prioritas mendasar. karena itulah, ia pun telah menyurati Sri Mulyani dan Suharso untuk meminta tambahan anggaran sekitar Rp 15,78 triliun.
8. Menteri BUMN Erick Thohir
Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turun 10% dibandingkan pagu 2024, bahkan turun 16% dibandingkan 2023. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian BUMN pada 2025 sebesar Rp 277 miliar. Ia pun meminta tambahan sekitar Rp 66 miliar.
"Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan tahun 2025 di angka Rp 344 (miliar)," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
9. Menkop UKM Teten Masduki
Kementerian Koperasi dan UKM juga kena potong anggaran cukup tinggi untuk 2025. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, dari jumlahnya di 2024 ini sebesar Rp 1,49 triliun, turun 37,44% menjadi Rp 937 miliar.
Dalam Raker Bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (10/6/2024) kemarin, ia mengumumkan rencananya untuk mengusulkan tambahan anggaran Rp 665 miliar kepada Kemenkeu.
10. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
Kementerian PANRB juga mengalami penurunan anggaran, dari semula di 2024 mencapai Rp 378,49 miliar, turun di 2025 menjadi Rp 359,98 miliar. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang diwakilkan oleh Sekretaris PANRB, Rini Widyantini pun meminta tambahan anggaran senilai Rp 290 miliar.
"Memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan anggaran dan alokasi pagu indikatif yang ada, maka KemenPAN-RB mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 290,19 miliar," kata Rini, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
