.webp)
BUMN Industri Strategis dinilai selama ini kurang mendapat perhatian. Hal itu salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto.
Menurutnya pemerintahan baru nanti bisa menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas. Negara harus selalu hadir, terutama dalam skema pembiayaan industri strategis ini.
"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS ini, sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan program strategis nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Senin (24/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya pun menyebut penting bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi.
"Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," terang Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui, semuanya tidak semudah membalik tangan. Perlu kemauan politik dan konsistensi.
Menurut Mulyanto, negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis. Ia pun mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan ke depan bakal lebih sulit.
"Sekarang ini kontribusi sektor industri terhadap PDB terus turun, kalau ini tidak dijaga, maka semakin sulit bagi kita menjadikan industri sebagai garda terdepan pembangunan," tandasnya.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut, agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.
Oleh karena itu, dia menekankan, negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.
"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," terang Sartono.
Dengan begitu, lanjut dia, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil. "Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain," tegasnya.
Selain itu, kata dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
"Serta mampu beradaptasi dalam setiap tantangan dan mencari terobosan strategi, sehingga mampu bersaing secara global," tambahnya.
Salah satu industri strategis yang saat ini sedang terbelit masalah keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari para pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Karakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar US$ 131,65 juta atau sekitar Rp2,03 triliun.
Salah satu masalah kinerja operasional akibat insiden force majeure pada fasilitas produksi utama PT KS yaitu Hot Strip Mill#1 (HSM#1) sehingga PT KS tidak berproduksi. Saat ini fasilitas HSM#1 dalam tahap perbaikan dan direncanakan beroperasi kembali pada akhir 2024. Selain itu, PT KS juga dalam menyusun kembali restrukturisasi utangnya agar mampu mendukung keberlanjutan usahanya.
(das/das)
