Pemda Kelola 40% Belanja Publik

Jakarta - Desentralisasi telah mengubah fundamental fiskal Indonesia. Pada tahun 2006, transfer anggaran dari pusat ke daerah mengalami peningkatan yang signifikan menjadi US$ 25 miliar dari sebelumnya hanya US$ 8 miliar. Bank Dunia memroyeksikan angka ini terus meningkat hingga US$ 28 miliar pada tahun 2007. "Provinsi dan kabupaten kota saat ini mengelola hampir 40 persen dari belanja publik Indonesia dan setengah dari investasi publik," kata Ekonom Senior Bank Dunia Wolfgang Fengler di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (12/2/2007).Fengler merupakan penulis buku "Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru," yang diluncurkan pada hari ini.Dengan kucuran dana yang sedemikian besar itu, maka Pemda mendapat tantangan bagaimana membelanjakan dana yang sangat besar tersebut secara efektif. Laporan kajian pengelolaan publik itu juga menemukan, penurunan subsidi BBM pada tahun 2005 telah memberi tambahan US$ 15 miliar untuk kebutuhan pembangunan yang penting. Pembayaran utang juga berkurang, sementara penerimaan bertambah."Ini adalah peningkatan sumber daya fiskal terbesar sesudah tahun 1973, dimana Indonesia memperoleh peningkatan penerimaan yang tajam dari pendapatan minyak," jelas Fengler.Laporan tersebut menyarankan agar pemerintah memperluas layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan negara lain, Indonesia berada di urutan paling bawah dalam hal layanan air bersih, listrik dan sanitasi. Bank Dunia mencatat, hanya 40 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap PDAM dan sepertiga penduduk Indonesia lebih dari 70 juta tidak memiliki akses jaringan listrik. Keadaan ini tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti selama beberapa tahun terakhir. Investasi infrastruktur publik mengalami penurunan secara dramatis setelah krisis sampai sekitar 1 persen PDB pada 2000. Saat ini total investasi infrastruktur publik dari keseluruhan sektor publik, BUMN dan swasta berjumlah 3,4 persen dari PDB. (qom/ir)