Pembahasan APBN Terlalu Rinci

Jakarta - Bank Dunia menilai sistem anggaran Indonesia tidak fleksibel. Dokumen APBN disusun terlalu rinci sehingga butuh waktu yang lama untuk mengesahkannya.Demikian salah satu isi dari laporan Bank Dunia dengan tajuk Kajian Pengeluaran Publik 2007 yang diluncurkan Senin (12/2/2007) di Hotel Four Seasons, Jakarta.Pembahasan antara pemerintah DPR terlalu memfokuskan pada hal-hal yang sangat rinci, tidak melihat hubungan kebijakan dan alokasi anggaran secara lebih luas."Seperti yang anda lihat, penyerapan anggaran baru naik pada akhir tahun. Pada awal tahun pengeluaran tetap berjalan lambat akibat ada hambatan pada saat implementasi," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer.Menko Perekonomian Boediono dalam sambutannya mengatakan memang hubungan antara eksekutif dan legislatif di bidang anggaran perlu dipikir ulang."Harus dipikirkan apakah pembahasan APBN harus perlu sedetail itu. Tapi ini memang proses politik antara pemerintah dan DPR. Tapi di negara lain pembahasan APBN yang best practices tidak sedetail itu," ujarnya.Anggota Komisi XI DPR Hafiz Zawawi membantah APBN tidak fleksibel. Menurutnya semua sudah sesuai ketentuan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Meskipun demikian, diakui memang ada kendala yakni soal waktu. Pemerintah dan DPR hanya diberi waktu 2 bulan untuk mengesahkan APBN usai Presiden menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus."Ini yang sangat krusial, begitu pidato kita cuma punya waktu 2 bulan untuk mengesahkan APBN," ujarnya.DPR rencananya ingin mengubah ketentuan dalam UU tersebut sehingga nota keuangan bisa disampaikan sebelum pidato presiden.Nota keuangan dan RUU APBN menurut Hafiz sebaiknya diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 1 Agustus, sehingga pemerintah dan DPR mendapat tambahan waktu untuk membahas anggaran. (ddn/qom)