.webp)
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merestui penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,5 triliun untuk PT Pelni (Persero). Dana tersebut lebih besar dibandingkan yang diajukan oleh Pelni sebesar Rp 500 miliar untuk uang muka satu kapal.
Hal ini disepakati berdasarkan pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI bersama Pelni. Adapun modal tersebut akan digunakan Pelni untuk uang muka pembelian 3 buah kapal penumpang baru.
"Komisi XI DPR RI merekomendasikan PMN sebesar Rp 1,5 triliun untuk memperkuat Pelni dalam pengadaan 3 unit kapal baru penumpang yang telah melewati batas usia operasi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditemui usai rapat, Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan, usulan tersebut selaras dengan target penyelesaian masalah penyediaan armada kapal baru hingga 2025. Dari total 26 kapal, saat ini ada 12 kapal yang usianya telah melebihi usia 30 tahun dan harus dipensiunkan.
"Ini nanti untuk tahun 2025, 2026, dan seterusnya Pelni selalu akan mengajukan pengadaan kapal yang berikut-berikutnya. Sampai tadi yang disampaikan oleh bapak/ibu anggota Komisi XI DPR RI, dalam 5 tahun ini semua sudah harus selesai," kata Andayani.
Adapun untuk satu unit armada kapal diasumsikan memiliki nilai Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, untuk 2025 mendatang setidaknya Pelni akan mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun dalam rangka pelunasannya.
Meski anggaran yang diterimanya meningkat,namun pengadaan kapal memakan waktu yang tidak instan. Andayani mengatakan, setidaknya waktu produksi sejak uang muka masuk memakan waktu 24-36 bulan atau 2-3 tahun. Dengan demikian, kapal-kapal Pelni tertua yang usianya sudah mencapai 39 tahun pun masih harus beroperasi hingga yang baru rampung.
"Jadi kalau tadi yang tertua 39 tahun nanti dia 42 tahun (umur) baru ganti. Kalau diberhentikan dampaknya adalah bahwa perekonomian atau pergerakan daripada penumpang di mana kapal itu melayari atau menyinggahi jalur-jalur kapal tersebut itu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian di daerah-daerah yang disinggahi kapal tersebut," terangnya.
(shc/das)
