Risiko Ekonomi RI Terburuk

Jakarta - Para eksekutif bisnis masih menilai risiko perekonomian Indonesia terburuk dibandingkan 11 negara besar Asia lainnya.Kesimpulan itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk (PERC) seperti dikutip dari AFP, Rabu (14/2/2007)."Persepsi atas Indonesia sudah membaik dalam lima tahun terakhir sehubungan dengan perbaikan risiko politik dan sosial," jelas PERC.Namun yang masih menjadi masalah utama di Indonesia adalah institusi-institusi kunci yang masih lemah. Serta infrastruktur fisik dan sumber daya manusia yang masih buruk.Berikut skor peringkat risiko bisnis dari 10 negara utama Asia:1. Singapura (2,74)2. Jepang (3,13)3. Hong Kong (3,33)4. Malaysia (4,66)5. Taiwan (4,76)6. Korea Selatan (4,78)7. Vietnam (5,36)8. Cina (5,44)9. Thailand (5,49)10. Filipina (5,74)11. India (6,24)12. Indonesia (6,79)Rangking terbaik adalah yang mendapatkan skor nol, dan yang terburuk adalah dengan skor 10.Singapura berada di bawah Australia yang mendapat skor 2,69, namun lebih baik dari Amerika Serikat yang mendapat skor 3,15. PERC memasukkan Australia dan AS dalam survei risiko bisnis di Asia, sebagai dasar perbandingan.PERC juga memberi catatan pada Thailand yang risiko bisnisnya meningkat tajam sehubungan dengan adanya masalah politik dan sosial yang belum terselesaikan. "Dan masalah itu bisa berkembang di tahun 2007," jelas PERC.Menurut PERC, dari 14 negara yang disurveinya, Thailand merupakan negara yang harus dimonitor dengan ketat dalam beberapa bulan ke depan. "Ini berkaitan dengan berbagai perubahan yang dapat berdampak pada risiko bisnis," tulis PERC.Sementara Singapura yang meski masih menempati peringkat pertama, namun persepsi terhadap situasi politik domestik sedikit memburuk dibandingkan lima tahun yang lalu. Sementara ancaman dari risiko eksternal menunjukkan peningkatan yang cukup besar."Meningkatnya kerentanan Singapura atas perkembangan eksternal merupakan hasil dari ekspansi perusahaan-perusahaan Singapura ke luar negeri, dimana risiko lebih besar dan diluar kontrol pemerintah," jelas PERC. (qom/ir)