Ada Utang Jatuh Tempo Tahun 2025, Bagaimana Nasib Makan Siang Gratis-IKN?

Ada Utang Jatuh Tempo Tahun 2025, Bagaimana Nasib Makan Siang Gratis-IKN?

Retno Ayuningrum - detikFinance
Kamis, 04 Jul 2024 14:57 WIB
Ilustrasi keuangan atau utang
Ilustrasi - Foto: Getty Images/iStockphoto/pcess609
Jakarta -

Indonesia punya utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun pada 2025. Dengan besaran utang tersebut, lantas bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis?

Direktur Program INDEF Eisha M Rachbini membeberkan utang jatuh tempo pada 2024 sekitar Rp 400 triliun. Sementara pada 2025, mencapai Rp 800 triliun. Pada saat yang bersamaan, presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai program makan bergizi gratis dan berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.

Eisha menyebut saat ini porsi anggaran APBN 2024 termasuk cukup besar untuk pembangunan IKN, yakni 16%. Melihat hal tersebut, dia menilai harus ada program-program prioritas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya rasa untuk dengan program-program yang banyak itu juga harus ada prioritas. Pembiayaan Inovatif memang diperlukan, terutama tidak hanya IKN, tapi pembiayaan-pembiayaan seluruhnya bagaimana sih memperkuat fiskal kita ke depan," kata Eisha dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (4/7/2024).

Dia menyebut apabila ingin melanjutkan pembangunan IKN, harus didorong dengan sumber pendanaan lain, seperti menggandeng investor. Permasalahannya, sampai saat ini investor untuk IKN belum cukup signifikan mengurangi beban anggaran APBN.

ADVERTISEMENT

"Bisa dilihat pendapatnya, pembelanjaannya, pembiayaan. Pembiayaan inovatif juga harus didorong nggak cuma berpangku tangan dengan kemampuan pemerintah tapi juga dengan gandeng investor, tapi masalahnya saat ingin berapa sih Investor yang di IKN?" jelasnya.

Senada, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor-sektor yang produktif. Dengan begitu, kesalahan yang lama di era pemerintahan sebelumnya tidak lagi terjadi.

"Tapi, kita harus melihat sejauh mana dana tersebut aplikasinya membangun sektor-sektor lebih produktif. Ini yang mungkin menurut saya ke depan perlu menjadi perhatian pemerintah yang akan datang agar kesalahan yang lama tidak lagi terjadi dan ini menurut saya menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi," katanya.

(kil/kil)

Hide Ads