.webp)
Pemerintah Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Pada 2025 nanti kendali pemerintahan akan dipegang Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Pembahasan RAPBN tersebut antara Banggar DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) pada hari ini, Kamis (4/7/2024).
"Pada setiap catatan dalam bagian ini menjadi bagian dari tindak lanjut dan penguatan upaya kebijakan serta program pemerintah dalam APBN 2025. Apakah dapat disetujui?" kata Ketua Banggar Said Abdullah, disusul jawaban setuju oleh para peserta rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, dari sisi postur fiskal telah disepakati pendapatan negara 12,30-12,36% dari PDB, belanja negara 14,59-15,18%, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17%, transfer ke daerah 3,67-4,01%, keseimbangan primer defisit 0,14-0,61%, defisit 2,29-2,82%, pembiayaan investasi minus 0,30-0,50%, dan rasio utang 37,82-38,71%.
Target dan indikator pembangunan sesuai RKP 2025 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan 7-8%, rasio gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6%, Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-108.
Sementara untuk sasaran prioritas nasional berupa terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia Indeks Demokrasi Indonesia 81,69-85,23, Indeks Aktualisasi Pancasila 79,37, Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 71-80, serta Indeks Hak Asasi Manusia 2,75.
Berikutnya prioritas nasional dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara (Hankam) hingga swasembada. Hal ini di antaranya Asia Power Index (Military Capability) 20, Asia Power Index (Diplomatic Influence) 61,54, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 67,5, Global Cybersecurity Index 94,92, dan Indeks Keamanan Laut Nasional 60.
Lalu dari segi kemandirian bangsa Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 7,21%, Indeks Ketahanan Energi 6,77, Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional 3,45-3,60, Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global peringkat 3, Indeks Ekonomi Hijau 70,8, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 24% (16 terdaur ulang), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,37, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,49, Kontribusi PDB Maritim 8,1%, Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 38,76, dan Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global peringkat 45.
Selanjutnya ada prioritas nasional berikutnya dalam rangka pengembangan infrastruktur hingga peningkatan lapangan kerja. Ada Stok Infrastruktur terhadap PDB 51%, Total Aset Sektor Keuangan/PDB 136,7%, Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun 3,00-3,50 Juta Orang, Rasio PDB Pariwisata 4,60%, Devisa Pariwisata US$ 22,10 miliar, dan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 7,92%.
Berikutnya sasaran prioritas nasional terkait Pendidikan antara lain Rata-rata nilai PISA untuk Membaca 396, Matematika 404, Sains 416, Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 9,33 tahun, Harapan lama sekolah 13,32 tahun, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 34,92%.
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi 66,78%, Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca 62,89, Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi 54,36, Kesehatan Untuk Semua Usia Harapan Hidup 74,43 tahun.
Lalu untuk kesehatan di antaranya sasaran untuk Usia Harapan Hidup 74,43 tahun, dan kualitas dan masyarakat inklusif seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,424, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 70,29, Indeks Perlindungan Anak 65,03, Indeks Pembangunan Pemuda 65,62, Indeks Pembangunan Gender 92,15, Mobilitas Penduduk Lanjut Usia 94%, dan Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas 69%.
Selanjutnya menyangkut sasaran Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di antaranya Peringkat Indeks Inovasi Global 60, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50-5,00%.
Bersambung ke halaman berikutnya soal hilirisasi industri hingga hunian layak. Langsung klik
Untuk kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional 44,35%, dan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 67%, dan Persentase desa mandiri 4%. Ini terkait dengan sasaran Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Hukum 0,69, Indeks Persepsi Korupsi 38, Indeks Pelayanan Publik 3,68, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,00, Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 1,7, Return on Asset (ROA) BUMN 3,45%, Rasio Perpajakan terhadap PDB 10,70-11,20% hingga tingkat inflasi 2,5-1,0%.
Terakhir, ada prioritas nasional dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan hingga budaya, terdiri atas Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 71,07, dan Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB 0,137%
