Setumpuk Masalah Pelik Ekonomi Jadi PR Besar PM Baru Inggris Keir Starmer

Setumpuk Masalah Pelik Ekonomi Jadi PR Besar PM Baru Inggris Keir Starmer

Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 06 Jul 2024 13:48 WIB
Britains opposition Labour Party leader Keir Starmer looks on as the counting of votes continues during the UK election in London, Britain, July 5 2024. REUTERS/Claudia Greco Purchase Licensing Rights
Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer.Foto: REUTERS/Claudia Greco Purchase Licensing Rights
Jakarta -

Partai Buruh dipercaya mayoritas rakyat Inggris dan berhasil memenangkan Pemilu pertamanya dalam dua dekade terakhir. Kepemimpinan baru diharapkan bisa memulihkan perekonomian Inggris yang sedang lesu serta memperbaiki layanan publik yang buruk.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), kemenangan Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Sejumlah kebijakan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer sebelumnya dalam pidato kemenangannya.

ADVERTISEMENT

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

(ily/hns)

Hide Ads