PR Besar Perdana Menteri Baru Pulihkan Ekonomi Inggris

PR Besar Perdana Menteri Baru Pulihkan Ekonomi Inggris

Ilyas Fadilah - detikFinance
Minggu, 07 Jul 2024 08:29 WIB
PM baru Inggris Keir Starmer menunjuk Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan. Ini adalah pertama kalinya posisi Menkeu Inggris dijabat seorang perempuan.
Foto: AP Photo/Thomas Krych
Jakarta - Partai Buruh di Inggris di berhasil menang pemilu dan bakal memimpin pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat memulihkan perekonomian Inggris yang diterpa banyak masalah.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Pada pemerintahan yang lalu, sejumlah kebijakan mengejutkan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang kian menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan. (ily/rrd)


Hide Ads