Kementerian Perdagangan menemukan adanya kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan negara asal impor. Tercatat, ada perbedaan hingga tiga kali lipat antara kedua data tersebut.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya telah melangsungkan diskusi panjang dengan sejumlah asosiasi pengusaha mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar, antara data resmi BPS tujuh produk itu yang masuk ke kita dengan apa yang data dari negara asal," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).
Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.
"Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu," ujarnya.
Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.
Atas hal ini, ia beserta sejumlah jajaran Kemendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung pada hari ini. Pertemuan ini dilangsungkan dalam rangka meminta dukungan untuk penyelesaian permasalahan ini, termasuk dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.
"Oleh karena itu, kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan potensi impor tekstil ilegal dari China disebut tembus US$ 1,4 miliar.
Budihardjo mengatakan angka itu merupakan selisih data impor antara Indonesia dengan dari China. Nah selisih itulah diindikasi menjadi data impor ilegal dari China.
"Jadi memang data dari China sendiri impor tekstil itu berbeda dengan yang diterima. Ada potensi ilegalnya itu dari China kalau tidak salah datanya selisih US$ 1,4 miliar. Ini baru dari data FGD tadi. Jadi memang US$ 1,4 miliar potensi impor ilegal," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).
Hippindo juga mengungkap perbedaan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ITC ekspor dari China ke Indonesia. Yang paling besar pada tahun 2012 di mana data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 1,08 juta, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 80 ribu.
Lebih lanjut pada tahun 2020, data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 358 ribu, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 162 ribu. Tahun 2021 data ekspor China ke Indonesia US$ 640 ribu, sedangkan catatan BPS impor dari China sebesar US$ 171 ribu.
Pada tahun 2022, catatan ITC ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 551 ribu sementara data BPS impor yang masuk dari China sebesar US$ 123 ribu. Terakhir data ITC mengungkap ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 269 ribu sementara data BPS impor dari China tercatat US$ 118 ribu.
Simak Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':
(shc/rrd)