.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengatur tata kelola benih bening lobster (BBL). KKP mencatatkan realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari benur lobster sebesar Rp 3,6 miliar.
Asisten Khusus MKP Doni Ismanto mengatakan realisasi PNBP tersebut sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.).
"Ini kita sudah punya riil PNBP sejak Permen 7 diberlakukan angkanya sekitar Rp 3,6 miliar," kata Doni dalam acara Konferensi Pers, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Indonesia mendapat tambahan pendapatan negara berkat kebijakan tersebut, meskipun angkanya terbilang kecil. Dia bilang angka kecil tersebut menjadi bukti bahwa memang fokus KKP selama ini untuk mengelola ekosistem budidaya lobster.
"Kalau yang digemborkan selama ini mengincar ekspor kita nggak mengincar ekspor buktinya PNBP ya nggak besar-besar. Jadi, kita itu emang tujuannya berbudidaya," terangnya.
Dia menekankan realisasi PNBP yang kecil tersebut menjadi bukti bagaimana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Apabila ada ekspor, pihaknya akan memfasilitasi secara legal.
"Melihat angkanya ini kecil. Kalau besar nanti dikira jual sumber daya alam. Angka kecil menunjukkan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yaitu menjaga keberlangsungan sumber daya alam sendiri," jelasnya.
Sejauh ini, KKP berhasil menggagalkan total penyelundupan BBL sebanyak 1,7 juta ekor dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 243 miliar.
Simak juga Video 'Detik-detik Penyelundupan 5.500 Benur di Batam Digagalkan':
