.webp)
Korea Utara mewajibkan sebagian besar warganya masuk ke dalam sistem kerja paksa, berbahaya dan rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan. Berdasarkan laporan PBB, hal itu mencakup kerja paksa di penjara hingga pekerjaan wajib yang dialokasikan oleh negara.
Dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (18/7/2024), pemerintah Korea Utara juga mengirim warganya bekerja ke luar negeri demi mengumpulkan mata uang asing.
Ekonomi Korea Utara dalam keadaan hampir mati imbas sederet sanksi internasional yang diterima. Negara di bawah pimpinan Kim Jong Un ini kian sulit melakukan perdagangan internasional hingga mengimpor barang-barang penting seperti minyak bumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sanksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Pyongyang mengembangkan senjata berbahaya seperti senjata nuklir dan rudal berkekuatan tinggi.
"Laporan baru ini memperkuat kesimpulan bahwa kerja paksa masih menjadi perhatian utama di Korea Utara," kata Eleanor Fernandez, petugas hak asasi manusia yang berkantor di Seoul, Korea Selatan dikutip dari Nikkei, Kamis (18/7/2024).
"Kerja paksa ini menjadi perhatian serius dan menyentuh kehidupan hampir semua orang," tambah Fernandez.
Korea Utara belum menanggapi laporan tersebut, namun sebelumnya mengecam kritik internasional terhadap kondisi hak asasi manusia negaranya. Pemerintahan Korea Utara menilai laporan tersebut itu sebagai upaya untuk mencampuri urusan negaranya.
Mereka juga menuduh badan-badan seperti PBB bersikap munafik, dan mengklaim pelanggaran hak asasi manusia merajalela di negara-negara Barat. Adapun laporan tersebut didasarkan pada 183 wawancara yang dilakukan antara tahun 2015 dan 2023 dengan pelarian Korea Utara yang menderita atau menyaksikan kerja paksa.
Fernandez mengatakan warga Korea Utara dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Seringkali di sektor-sektor berbahaya tanpa upah, kebebasan memilih, hak untuk pergi, perlindungan, perawatan medis, waktu istirahat, tempat tinggal atau makanan yang memadai.
Seorang laki-laki yang diwawancarai menceritakan tugasnya di unit pembuat bulu mata palsu dan pengait logam untuk kalung. "Ada kuota harian. Kalau tidak memenuhi kuota harian, kami dipukuli dan dipotong jatah makannya," terang dia.
Awal tahun ini, investigasi yang dilakukan oleh Outlaw Ocean Project, yang diterbitkan di majalah The New Yorker, mengungkap bukti adanya warga Korea Utara yang dikirim untuk bekerja di pabrik cumi-cumi di China.
"Banyak perusahaan di China bergantung pada program kerja paksa yang besar dari Korea Utara, dan para pekerja tersebut mengalami pelecehan seperti pemukulan, kekerasan seksual, dan pencurian upah," bunyi laporan itu.
Program yang mengatur kegiatan buruh di luar negeri juga terlibat dalam operasi yang mencakup pencucian uang dan serangan siber untuk menghasilkan pendapatan guna mendanai pengembangan senjata Pyongyang.
(ily/kil)
