PPA Tunggu Setoran Untuk Dipasena 1 Maret

Jakarta - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan menunggu setoran dana dari Recapital Advisor, salah satu anggota konsorsium Renaissance Capital Asia, yang memenangi tender pengucuran kredit PT Dipasena Citra Darmaja.Recapital Advisor setelah terpilih sebagai preferred creditor pada September 2005, berjanji akan mengucurkan kredit sebesar Rp 1,5 triliun sebagai modal revitalisasi Dipasena. Tenggat waktunya akan berlangsung hingga 2008. Selain itu, Recapital juga wajib mengucurkan kredit untuk petani plasma Rp 220 miliar dan untuk rehabilitasi senilai Rp 880 miliar. Jika semua kewajiban itu terpenuhi, mereka boleh mengonversi modalnya menjadi 51 persen saham Dipasena."Ya itu bayarnya baru Rp 750 miliar totalnya Rp 1,5 triliun. Dalam perjanjian dia tidak bisa melakukan eksekusi jaminan kalau tidak bisa membayar Rp 750 miliar pada 1 Maret 2007," kata Dirut PPA, Mohammad Syahrial.Hal itu diungkapkan Syahrial di sela-sela acara rapat kerja Menkeu dan Menneg BUMN dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2007)."Kalau mereka tidak bisa men-deliver mereka akan instant default, mereka wanprestasi. Jika itu terjadi kita masuk rehabilitasi yang waktunya satu tahun," lanjut Syahrial.Menurut Syahrial, opsi yang diberikan pemerintah jika terjadi default adalah PPA akan melakukan revitalisasi ulang atau mencari investor baru, bisa juga langsung menjual equity."Tapi indikasinya sekarang untuk 1 Maret dia membayar probabilitasnya sangat bagus. Mereka sendiri tanggal 9 dan 14 Februari 2007 memberikan komitmen langsung kepada plasma. Ini pertama kali lho. Mereka betul-betul stick his neck out kami akan biayai kalian," tutur Syahrial.Ketika ditanya apakah jika setoran dana Rp 1,5 triliun tercukupi Recapital Advisor bisa melakukan konversi sahamnya? Syahrial menjawab," Rp 1,5 triliun itu kredeit dapat dikonversi menjadi kepemilikan 75 persen di Dipasena,".Syahrial menjelaskan, program revitalisasi Dipasena telah meningkatkan value dari negatif menjadi US$ 53,5 juta saat ini. Produksi juga relatif naik selama setahun mencapai US$ 40-50 juta pada tahun 2005 dan 2006. Mengenai sisa saham pemerintah yang nantinya sebesar 25 persen, menurut Syahrial, itu terserah negara apakah mau dijual atau pemerintah ingin juga memiliki perusahaan tambak. (ir/qom)