.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belajar soal Family Office hingga ke Uni Emirat Arab. Luhut pun sudah menyampaikan hasil kunjungannya itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Luhut mengatakan, saat ini banyak orang kaya dunia antre ingin menyimpan uangnya di Indonesia. Oleh karena itu ia menilai Family Office perlu dibuat dengan berbagai insentif yang diberikan.
"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang pengin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," katanya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bicara ke Menteri Keuangan, dan saya belajar, pergi ke Abu Dhabi, Dubai melihat. Timnya dari Kemenkumham dan beberapa Kementerian lain, dari OJK dan sebagainya," sambung Luhut.
Luhut melapor ke Jokowi bahwa implementasi Family Office sebenarnya cukup sederhana. Salah satunya menyangkut dengan kepastian hukum dan arbitrase internasional.
"Satu hal yang menarik saya pelajari adalah kepastian hukum. Saya lapor ke Pak Jokowi, saya bilang sederhana rupanya. 'Kenapa pak Luhut?'. Pengadilan arbitrase hakimnya dari luar, internasional, yang certified. Dia putuskan A ya sudah A, nggak ada lagi banding-bandingkan. Kalau ada banding itu sumbernya main-main lagi. Jadi kalau itu terjadi legal certainty-nya itu akan terjadi di negeri kita," bebernya.
Lewat Family Office, kata dia, Indonesia akan mendapat untung dari investasi dan pembukaan lapangan kerja. Luhut sebelumnya menyebut orang-orang kaya dunia bisa menyimpan uang mereka di Indonesia dan mendapat insentif asalkan berinvestasi di Indonesia.
"Orang banyak sekali pengen taruh duitnya di Indonesia. Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uangnya masuk ke dalam sistem keuangan kita, kita akan perkuat cadangan devisa juga. Kedua, dia harus investasi, dari investasi itu kasih pajak, kasih lapangan kerja," jelas dia.
(ily/kil)
