.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan korupsi belum optimal.
Luhut juga menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebagai tindakan kampungan. Hal itu disampaikan dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara.
Ucapan itu disampaikan Luhut di hadapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Luhut menilai ada opsi yang lebih baik dalam melawan korupsi, misalnya melalui sistem digitalisasi dan upaya pencegahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ada KPK marah saya bilang OTT kampungan. Emang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan. Kita harus buat sistem sehingga tidak perlu terjadi lagi itu," katanya dalam acara tersebut di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Luhut menilai peran KPK dalam melakukan pencegahan korupsi belum optimal. Adapun dengan peluncuran perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah harapannya tindakan korupsi sektor Minerba bisa dicegah.
"Dengan ini kita lakukan maka efisiensi di negeri ini makin tinggi, korupsi juga dibuat tidak bisa. Kenapa? Anda deal dengan mesin. Kalau hanya bikin pakta integritas segala macam, tanda tangan berdua, sampai kapan pun ya korupsi jalan aja. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa nego," bebernya.
Pada pidatonya sebelum Luhut, Ghufron menekankan pentingnya penanganan korupsi lewat sistem yang terintegrasi. Ia menyinggung perbedaan persepsi birokrasi di sejumlah kementerian yang membuka celah korupsi.
"Kemudian hal-hal yang begini mengakibatkan harus bayar sana, bayar sini. Ini cara kita bermartabat. Kata Pak Luhut selalu mengatakan cara-cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan. inilah cara kita bermartabat dengan modern, dengan sistematis, kemudian kita berharap Simbara ini memadukan perspektif-perspektif menjadi satu perspektif," ujar Ghufron.
(ily/kil)
