RI Tetap 'Lindungi' Beras

Jakarta - Meski akan melakukan keterbukaan terhadap pasar global, namun Indonesia akan tetap mempertahankan beras sebagai komoditas spesial yang tidak akan diperdagangkan dunia. "Ada sektor tertentu yaitu special product yang kita lindungi karena sangat mempengaruhi ketahanan pangan dan memberikan dampak pada petani kita yang masih miskin yaitu komoditi beras," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (21/2/2007).Ditambahkan, pada perundingan putaran Doha di Qatar Juni mendatang, Indonesia akan membawa isu pertanian karena sangat krusial bagi negara berkembang terutama Indonesia. Mari berharap dalam perundingan putaran Doha tersebut, negara-negara maju seperti AS dan Eropa dapat menurunkan subsidi domestik pertaniannya lebih besar lagi. Dengan demikian Indonesia bisa memiliki akses pasar masuk ke negara tersebut dengan harga produk yang lebih bersaing. "Di negara maju itu, banyak menggunakan instrumen subsidi seperti subsidi ekspor, bantuan dalam negeri sehingga kita sulit menjual produk pertanian kita ke negara maju. Karena itu kita perjuangkan agar instrumen ini tidak mendistorsi perdagangan," katanya.Pidato Pascal LamySementara Dirjen Perdagangan Pascal Lamy mengatakan, perdagangan global masih terganjal 3 masalah yang harus terus didiskusikan. Ketiga masalah itu adalah masih adanya subsidi pertanian, tarif di bidang pertanian dan tarif di bidang industri. Penyelesaian masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar ada keseimbangan nilai produk serta menciptakan daya saing di masing-masing negara."Diharapkan semuanya memberikan kontribusi, dan kita mulai dari bidang pertanian," ujar Lamy saat workshop sehari dengan tema "National Workshop on The Progress of Doha Development Agenda and TRIPs Agreemet" di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (21/2/2007).Diakui Lamy, masalah utama perdagangan dunia adalah masalah pertanian yang menyangkut subdisi domestik dan akses pasar serta sensitif produk dan spesial produk. Dalam hal subsidi domestik dianggap mendistorsi pasar sehingga diupayakan untuk dilakukan pengurangan. Menurut Lamy, negara-negara maju seperti AS, Eropa, Jepang, Korea dan Swiss telah bersedia untuk mengurangi subsidi domestik. Dan yang kini ditunggu dari negara berkembang seperti Indonesia. (qom/ddn)