.webp)
Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dianggarkan Rp 71 triliun tahun depan. Dengan jumlah anggaran yang jumbo, hal itu berpotensi mengurangi pagu anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal isu tersebut. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri, mengatakan program makan bergizi gratis pasti berdampak bagi anggaran KKP. Namun, dia mengaku belum bisa menyampaikan rincian dampak tersebut.
"Nah apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada, cuma besarannya kami masih belum menyampaikan sampai saat ini karena masih dalam perhitungan detail lagi" kata Yusran di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Yusran menjelaskan bahwa pada prinsipnya KKP mendukung program tersebut dan siap bersinergi, salah satu caranya dengan menggalakkan program gemar makan ikan yang sudah diusung KKP.
Yusran mengatakan, KKP berharap ikan menjadi salah satu menu dalam program makan bergizi gratis karena memiliki banyak gizi dan manfaat salah satunya bisa menurunkan angka stunting. Informasi ini disebutnya sudah disampaikan kepada tim pemerintahan mendatang.
"Kalau omongan detail mungkin dengan PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing), tapi tentunya kita juga berharap dan menyampaikan kebijakan arahan kita bahwa makan ikan ini adalah makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan dan menurunkan nilai stunting. Saya kira pesannya sudah didengar, tapi detailnya silahkan ke teman-teman PDS bahwasanya ikan ini, sekali lagi, bisa untuk kecerdasan dan menurunkan angka stunting," bebernya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, FITRA mewanti-wanti program presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis. Menurut mereka, program tersebut membuat rata-rata pagu anggaran K/L turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Rata-rata penurunan pagu anggaran K/L bisa mencapai 10-20% dari tahun sebelumnya, hal ini diduga berkaitan dengan program makan bergizi yang akan direalisasikan pada tahun 2025," tulis FITRA dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (29/6/2024).
Namun FITRA menilai penurunan anggaran K/L masih dinamis karena masing-masing K/L masih bisa menegosiasi kerangka pagu indikatif lewat forum Trilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan K/L teknis sampai Pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
"Peluang kedua bisa pada saat pembahasan RAPBN antara eksekutif dan legislatif pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024 (APBN)," ucap Sekjen FITRA, Misbah Hasan.
(ara/ara)
