.webp)
Beberapa pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi komisaris BUMN. Mereka antara lain, Fauzi Baadilla sebagai komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Andi Arief sebagai komisaris PLN.
Bicara mengenai pendukung Prabowo-Gibran jadi komisaris BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan sejumlah penjelasan. Pertama, BUMN dimiliki pemerintah.
Sementara, dia bilang, baru pada pemerintah ke depan yang 'tidak putus' atau ada kesinambungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini namanya berkesinambungan. Baru kali ini loh, zamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget. Dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi. Habibie ke Gus Dur itu putus juga. Gus Dur ke Megawati, putus juga. Dari Megawati ke SBY, putus juga. Dari SBY ke Pak Jokowi, putus juga," katanya di Pos Bloc Jakarta, Rabu (25/7/2024) kemarin.
"Baru kali inilah berkesinambungan. Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ada transisi yang enak gitu loh. Lancar dia, berkesinambungan," lanjutnya.
Kedua, kata dia, namanya pemerintah punya arah kebijakan. Hal itu juga termasuk pada BUMN yang dimiliki pemerintah.
"Maka wajar pemerintah ikut campur di urusan yang namanya BUMN," ungkapnya.
Ketiga, namanya BUMN juga tidak terlepas dari politik. Ia menerangkan, berbagai kebijakan terkait BUMN mesti lapor ke DPR. Sebagai contoh, terkait penggabungan BUMN.
"Ketika BUMN mau dimerger. Lapor kemana? Ke DPR. Kalau swasta, lapor ke DPR? Enggak. Mau bikin holding, kemana? Ke DPR. Dia mau IPO, kemana? Ke DPR. Mau nambah modal, kemana? Ke DPR. Swasta ada kayak gini? Nggak ada. Dan itu adalah politik," terangnya.
Simak juga Video 'Canda Sarmuji ke Tommy Kurniawan saat Rapat Komisi VI: Calon Menteri':
