Pemerintah akan Perbaiki Sistem Pengadaan Barang

Jakarta - Agar lebih efisien, pemerintah akan memperbaiki sistem pengadaan barang dan modal pemerintah. Penyusunan harga atau biaya program, proyek, atau pembelian barang oleh departemen terkait perlu disempurnakan.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela talkshow bertajuk "Peluang investasi tahun 2007 pada ORI dan sukuk" di Hotel Le Meriden, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/2/2007)."Pemerintah membuka ruang untuk perbaikan sistem dari sisi pengadaan barang tapi bukan berarti kita melegalkan korupsi," ujarnya menanggapi adanya dugaan mark up anggaran belanja barang dan modal pemerintah sampai 200-300 persen di tiap departemen.Dugaan adanya mark up tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit Iman Sugema. Iman mencontohkan 1 komputer dengan prosesor Pentium IV dibeli dengan harga Rp 15 juta per unitnya, tetapi di pasaran harganya berkisar Rp 4 juta per unit. "Praktik penggelembungan harga juga dilakukan dalam hampir semua pengadaan, dari konsultan hingga pembelian barang sederhana," ujar Iman.Sri Mulyani mengaku seringkali realisasi anggaran lebih kecil dari angka yang sebelumnya direncanakan di APBN.Hal ini terjadi kemungkinan besar karena adanya efisiensi dalam pengadaan barang, barang modal dan barang pemerintah bukan karena korupsi atau mark up."Saya rasa judulnya terlalu spektakuler, tapi tidak salah. Harus diakui kalau yang disampaikan tidak salah, tapi kalau 300-400 persen tidak sebesar itu lah," ujarnya.Pembelanjaan barang dan modal pemerintah tahun 2006 mencapai 84 persen. Menurut Sri Mulyani angka tersebut mengindikasikan adanya efisiensi, dan bukan karena pemerintah tidak berhasil membelanjakan anggaran tersebut. (ddn/qom)