Industri Tambang Indonesia Belum Didukung Pemerintah

Jakarta - Meski sektor pertambangan Indonesia dinilai sangat prospektif secara geologis. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah belum mendukung pertumbuhan industri pertambangan.Berdasarkan survei dari survei Frase Institute (Survei Fraser) selama tahun 2005-2006, kebijakan pertambangan pemerintah Indonesia mendapat nilai 22 dari nilai maksimum 100. Untungnya nilai ini masih naik dibanding survei Fraise sebelumnya, yaitu 12.Hal tersebut disampaikan penasehat ahli Price Waterhouse Coopers (PWC) Sacha Winzenried, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (28/2/2007).Indonesia menduduki peringkat keenam terakhir dari 64 wilayah. Kebijakan pertambangan Indonesia lebih baik dibanding Zimbabwe, Papua New Guinea, Republik Demokratik Kongo, Venezuela dan Filipina.Survei dilakukan terhadap 322 perusahaan tambang dan eksplorasi di seluruh dunia. Survei ini untuk mengukur potensi mineral dan potensi kebijakan di wilayah pertambangan yang signifikan.Namun untuk urusan potensi sumber daya mineral, Indonesia boleh lah berbangga. Nilainya 97 (dari maksimum 100) dan menduduki peringkat ketujuh dari 64 wilayah. "Indonesia hanya kalah dari Rusia, Peru, Mali, Ghana, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini," ujar Winzenried. Penilaian ini dengan asumsi tidak ada pelarangan penggunaan lahan dan industri berada pada kondisi yang ideal. (lih/ddn)