Jokowi Sentil Gubernur, Tak Bikin Irigasi hingga Akses Pelabuhan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan agar pemerintah daerah bisa melakukan program yang sejalan dengan pemerintahan pusat. Salah satunya adalah dalam membangun infrastruktur, seringkali pemerintah daerah tak melaksanakan bagiannya setelah pemerintah pusat membangun sarana utamanya.

Untuk program pengairan sawah saja misalnya, masih seringkali ditemukan tidak sinkronnya kerja pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, pemerintah pusat sudah membangun waduk sebagai sarana utama pengairan, namun pemerintah daerah tak membangun irigasi sekunder dan tersiernya yang menghubungkan aliran air langsung ke sawah para petani.

"Ada waduk karena memang biayanya besar, pasti dibangun pemerintah pusat, irigasi primer mungkin masih pemerintah pusat, tapi untuk sekunder dan tersier yang bisa masuk ke sawah itu mestinya dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten," papar Jokowi saat memberikan arahan khusus kepada para gubernur di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

"Tapi dalam kenyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada," katanya.

Contoh lainnya, Jokowi memaparkan ada pelabuhan namun tak ada jalan aksesnya. Pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan sebagai sarana utamanya, namun jalan akses yang merupakan wewenang pemerintah daerah tak kunjung dibuat, padahal panjangnya cuma 6 kilometer.

"Ada lagi pelabuhan, tapi jalan akses ke pelabuhan meski hanya 6 kilometer, tiap tahun tidak dikerjakan, sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik," beber Jokowi.

Padahal, Jokowi bilang bila memang pemerintah daerah tak mampu melaksanakan pekerjaannya, bisa meminta bantuan langsung ke pemerintah pusat.

"Mestinya kalau seperti itu disampaikan pemerintah pusat lewat Gubernur, kalau mereka tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga diminta pusat untuk membantu," beber Jokowi.