Produsen RI Siap Ikut Tender Non-alutsista PBB

Jakarta - Tender pengadaan barang non alat utama sistem persenjataan (non-alutsista) PBB akan digelar 6 Maret 2007 di New York.Tender senilai total US$ 6 miliar itu tidak akan lagi dilewati oleh pemerintah. Selama ini produsen dari Indonesia selalu gagal mengikuti tender karena kurangnya informasi dan dukungan dari pemerintah. Melalui Departemen Peridustrian (Depperin), pemerintah mulai menggodok kesiapan produsen lokal untuk ikut tender besar itu dengan meminta produsen membentuk asosiasi non-alutsista pekan ini juga.Tahap pertama tender itu senilai US$ 1,5 miliar. Proyek non-alutsista itu diantaranya adalah makanan (ransum) dan pakaian (seragam)."Mutu dan kualitas produk non-alutsista terus ditingkatkan dan diseimbangkan dengan yang disuplai oleh perusahaan dari beberapa negara," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.Hal itu diungkapkan Fahmi, usai mengikuti breakfast meeting tentang penggunaan produk dalam negeri non alutsista di Gedung Departemen Perindustrian (Depperin), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/3/2007)."Untuk memecahkan masalah lobi yang kurang proaktif kita mengusulkan pembentukan asosiasi untuk koordinasi para produsen. Nantinya instansi pemerintah memberi saran langsung kepada asosiasi itu," kata Fahmi.Menurut Fahmi, peluang Indonesia untuk ikut tender itu sangat besar. Namun masalahnya adalah sistem yang sulit untuk dipahami dan aturan tender yang begitu detail."Memang sulit diikuti yang menyebabkan kita belum bisa memenangkan keseluruhan tender ini. Memang sudah ada perusahaan yang memenangkan tender, tapi itu tender yang langsung mensuplai ke negara yang bersangkutan bukan tender PBB," papar Fahmi. Aturan yang menyulitkan itu seperi tes lapangan, kualitas dan masalah selera. Sementara Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Depperin, Ansari Bukari menyatakan, seluruh produsen non-alutsista di Indonesia akan mendaftar untuk tender itu."Selama ini kita hampir tidak mendapat peluang untuk itu. Makanya atase, dubes dan komjen harus mendukung agar mereka bisa menjembatani yang diminta PBB. Salah satunya adalah terbentuknya asosiasi yang akan menjadi vocal point di dalam forum dan lobi internasional," tutur Ansari. (ir/qom)