Koperasi Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Nasional, Begini Caranya

Koperasi disebut bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi.

Ratusan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN) terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN di ibu kota baru). Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, Koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN.

Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) KADIN Indonesia Ikhwan Primanda mengatakan, sebagai pusat pemerintahan, warga mayoritas IKN Nusantara dalam 30 tahun ke depan masih ASN. Tanpa pemberdayaan ekonomi ASN, Nusantara tidak akan menjadi kota yang hidup dan merdeka.

"Agar jiwa IKN bisa tetap merdeka dan peradabannya tumbuh dengan baik seperti kota Wina di Austria ataupun Munchen di Jerman, maka kebijakan kota harus berpihak pada kelas menengah yang berpendidikan, produktif, dan adil. Kalau kebijakan terlalu berpihak kepada penguasaan aset/akses ekonomi oleh elite yang biasanya berlindung di balik jargon pro-rakyat, maka semangat kelas menengah untuk membangun IKN, dan jiwa IKN tidak akan sempurna merdeka," ujar Primanda dalam keterangannya ditulis Jumat (16/8/2024).

Konsep hunian smart-vertical-living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan juga pemerintah. Sebanyak 47 tower hunian yang dibangun Kementerian PUPR menghabiskan biaya Rp 9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian atau setara Rp 3,3 miliar per unit seluas 98 m2, atau Rp 1,1 miliar per kamar.

Jika ASN yang pindah sekitar 118.513 orang, biaya pembangunan hunian yang smart-vertical-living itu akan menghabiskan dana Rp 150-390 triliun. Kota Sejong di Korea Selatan bisa menjadi gambaran implementasi dari konsep smart-vertical-living.

Kota Sejong mulai dibangun pada 2011 dan saat ini sudah beroperasi dengan 350.000-an penghuni tinggal dalam 200.000-an unit apartemen. Hingga akhir 2023, biaya pembangunan Sejong sudah mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 2.041 triliun.

"Dengan sumber pendanaan dari APBN Rp 16-29 triliun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, maka diperkirakan IKN perlu waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong versi 2023," ucapnya.

Menurutnya, pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN. Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Setiap satu hunian modular untuk 80-250 ASN juga bisa dibangun di tengah lahan 6-20 ha. Dalam enam bulan BUMN karya bisa menyelesaikan hunian untuk 10.000-an ASN. Sehingga pada 2024 ini jumlah ASN yang dipindahkan bisa sesuai skenario optimis sebanyak 14.000-an ASN.

"Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik @500 m2 untuk membangun sendiri perumahan bekerjasama dengan koperasi pilihannya. Dengan asumsi sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam waktu 7-10 hari, atau sebanyak 70 rumah dalam setahun. Dengan demikian diperlukan 1.000-an pekerja konstruksi untuk membangun 10.000 RISHA dalam satu tahun," ungkapnya.

Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp 2,4-an triliun untuk 10.000 kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR. Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun.

Setiap koperasi diberi lahan perumahan 3-4 ha, sehingga konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 ha. Koperasi ASN cukup membayar Rp 15-30 juta per ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN. Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34.000 ha di kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah.

Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR: utang Rp 200 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter persegi. Nantinya, ASN pelan-pelan merenovasi dengan mencurahkan jiwa dan raganya untuk membangun hunian sesuai selera masing-masing.

"Misalnya, ASN dari Manado akan mendatangkan tukang/komponen rumah kayu Minahasa, sedangkan orang Jawa akan mendatangkan tukang pembuat rumah joglo dari Jawa. Banyak ASN akan mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Sehingga proyek hunian ratusan triliun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan," jelasnya.

Selain itu, kata Primanda, konsep Koperasi Hunian ASN Nusantara ini juga menguntungkan investor superblock dan fasilitas swasta lainnya di IKN, karena akan mempercepat pertambahan konsumen yang mencapai 118.513 KK atau 300.000-an orang. Tetapi agar ASN memiliki disposable income yang cukup untuk berbelanja, gaji ASN tidak boleh dihabiskan untuk membayar cicilan/sewa apartemen seharga Rp 3-5 miliar per unit. Semangat 300.000-an penghuni yang sejahtera bisa mendorong pembangunan IKN Nusantara yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan ekonomi Pancasila.

"Jadi solusinya, pembangunan IKN harus dilandasi semangat Pancasila. Perwujudan semangat Pancasila tersebut adalah Koperasi ASN Nusantara," katanya.

Ia menambahkan, Koperasi ASN Nusantara ini diawali oleh ASN, tetapi nantinya warga non-ASN juga bisa bergabung asalkan memiliki komitmen dan produktivitas yang sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara. Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan hunian (bisnis developer perumahan), lalu nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.

Seperti halnya developer perumahan pada umumnya, modal awal dari koperasi ini adalah lahan, yang harus diberikan pemerintah sebagai kompensasi bersedianya ASN pindah dan memulai kehidupan baru di hutan eucalyptus dan mengubah kumpulan bangunan beton yang sepi menjadi ramai.

"Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa dan fasilitas permodalan kepada koperasi. Model pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini akan menjadikan perekonomian IKN tumbuh merdeka," imbuhnya.

Ribuan koperasi tersebut, Primanda melanjutkan, akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. Ia yakin, dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir jaringan koperasi sebesar Coop di Swiss, jaringan bisnis yang mengoperasikan 2.478 supermarket mempekerjakan >90.000 orang dengan omzet >564 triliun per tahun, tetapi dimiliki jaringan koperasi dengan anggota 2,5 juta orang.

"Swiss yang jumlah penduduknya 8,7 juta jiwa juga bisa menjadi visi Kalimantan Timur dalam 50 tahun ke depan. Bagaimana dengan korporasi besarnya? Korporasi swasta Swiss didorong bersaing di pasar global seperti Nestle, UBS, Zurich dan swasta-swasta besar Swiss sudah puluhan tahun mengalirkan devisa dari pasar global ke negara Swiss. Begitu pula seharusnya Indonesia, swasta didorong fokus memenangkan pasar global, wajib membawa pulang devisa dan menyimpannya di dalam negeri, untuk memajukan Indonesia berdampingan dengan koperasi. Biarkan sektor perumahan, retail, transportasi, pariwisata dan sektor ekonomi padat karya lainnya dikuasai koperasi," jelas dia.