PDIP Kritik APBN Pertama Prabowo: Subsidi Turun, Utang-Belanja Pegawai Naik

PDIP Kritik APBN Pertama Prabowo: Subsidi Turun, Utang-Belanja Pegawai Naik

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 20 Agu 2024 15:47 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik sejumlah anggaran tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto yang banyak turun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan anggaran subsidi hingga bantuan sosial (bansos) turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Belanja negara RAPBN belanja untuk kelompok penerima manfaat mengalami banyak penurunan dibandingkan APBN 2024. Perkiraan realisasi belanja modal Rp 148 triliun, belanja subsidi turun Rp 4,8 triliun, belanja bansos turun Rp 700 miliar, subsidi pupuk turun Rp 6,45 triliun," kata dia dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

Sementara di sisi belanja pegawai menurutnya malah naik Rp 52,4 triliun dan pembayaran utang juga naik Rp 53,9 triliun. Pihaknya memberi pesan, meski belanja negara banyak mengalami penurunan tetapi pemerintah diharapkan tidak mempengaruhi peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah harus dapat memastikan belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bantuan pupuk dan lain-lain," tuturnya.

Selain itu, PDIP juga mengkritik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan berada di level Rp 16.100.

ADVERTISEMENT

"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap US dolar adalah Rp 15.700/US$. Pemerintah malah menetapkan pada 2025 senilai Rp 16.100/US$," tuturnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah kembali pada kesepakatan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). "(Dalam KEM PPKF) dalam rentang nilai tukar Rp 15.300 sampai Rp 15.900/US$," jelasnya.

Simak Video: Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025, Anggaran Rp 71 T

[Gambas:Video 20detik]



(ada/ara)

Hide Ads